Peristiwa Editor : Tomi sudjatmiko Jumat, 06 April 2018 / 20:23 WIB

Rakortek Pengarustamaan Gender Resmi Ditutup

JAKARTA, KRJOGJA.om - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni hari ini menutup seluruh rangkaian acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Wilayah I Tahun 2018 yang diselenggarakan di Jakarta sejak 3 April lalu. 

Regional wilayah I meliputi Dinas PPPA seluruh Provinsi di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.

“Rakortek ini menjadi forum yang sangat strategis sebagai bentuk solusi penguatan kelembagaan dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Dari hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan para peserta ternyata masih terdapat sejumlah hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan percepatan PUG di daerah," ucap Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Agustina Erni di Jakarta.

Tantangan itu, kata Agustina seperti minimnya pemahaman sumber daya manusia, baik di tingkat pimpinan daerah, perencana hingga pelaksana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum menjadi isu prioritas. Kendala lainnya adalah minimnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang responsif gender mengingat daerah memiliki kapasitas anggaran yang berbeda-beda, dan kurangnya koordinasi Dinas PPPA dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penggerak dan teknis serta driver (inisiator/pengawal) PUG terkait. 

"Hal ini tentu dapat menghambat akselerasi PUG di daerah. Oleh karena itu, kami berharap seluruh stakeholder memperkuat komitmen dan sinergi antar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan PUG di daerah guna mengatasi kesenjangan dan berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya terhadap perempuan dan anak Indonesia," paparnya.

Dalam Rakortek Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2018 disepakati hal-hal strategis dan upaya untuk mempercepat pelaksanaan PUG di daerah yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.  (Ati)