KOLOM Editor : Agung Purwandono Kamis, 11 Januari 2018 / 04:40 WIB

Catatan Refleksi Perbukuan Nasional 2017

JEJARING toko buku besar yang sangat populer di Indonesia—meskipun jenamanya tidak lagi menyebut toko buku—tiba-tiba memberlakukan kebijakan khusus. Sontak para penerbit yang menyalurkan bukunya di sana bereaksi.

Kebijakan itu adalah penyajian kover belakang yang harus mencantumkan 1) alamat lengkap penerbit; 2) kategori grup sesuai dengan standar grouping toko buku; 3) jenjang usia pembaca; 4) ISBN; dan 5)  harga buku untuk Pulau Jawa.

Kebijakan baru toko buku ini tidak terlepas dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3/2017 tentang Sistem Perbukuan (Sisbuk). Di dalam Pasal 30 UU Sisbuk memang termuat kewajiban pencantuman informasi tersebut. Sulit bagi penerbit untuk menghindari ketentuan itu, apalagi jika turut diberlakukan oleh jejaring toko buku besar.

Fenomena yang terjadi di penghujung Desember 2017 ini menjadi pengantar dalam Catatan Refleksi Perbukuan Nasional 2017 yang ingin saya sampaikan. Tahun 2017 sebenarnya menjadi tahun penting bagi titik ungkit dunia perbukuan Indonesia yang mengalami stagnasi pertumbuhan dalam satu dekade ini.

Catatan ini saya buat agak Panjang. Berikut ini alasan-alasan terkait opini saya bahwa tahun 2017 adalah titik ungkit bagi dunia perbukuan nasional.

Pertama bahwa pada 2017 UU Sisbuk diberlakukan, tepatnya tanggal 29 Mei 2017 telah ditandatangani Presiden Jokowi. Dengan demikian, dunia perbukuan Indonesi telah memiliki dasar hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraannya. Salah satu poin penting adalah disebutkannya hak dan kewajiban para pelaku perbukuan, yaitu penulis, penerjemah, penyadur, editor, ilustrator, desainer, penerbit, pencetak, toko buku, dan pengembang buku elektronik.

UU Perbukuan sejatinya telah lama diperjuangkan. Bahkan, 41 tahun lalu (1975), Ajip Rosidi, Ketua Ikapi masa itu mengangkat gagasan perlunya Indonesia memiliki UU Buku di depan Parlemen (DPR) RI. Tahun 1995, saat berlangsung Kongres Perbukuan Nasional I, UU Perbukuan kembali direkomendasikan kepada pemerintah untuk diundangkan.

Kedua bahwa pada tahun ini untuk kali pertama Perkumpulan Penulis Profesional Indonesia (Penpro) mendapatkan registrasi Standar Kompentensi Kerja Khusus untuk Penulis Buku Nonfiksi dan Editor. Artinya, untuk kali pertama dunia perbukuan Indonesia memiliki standar kompetensi yang menjadi dasar sertifikasi profesi perbukuan. Di samping itu, Ikapi juga untuk kali pertama mengadakan prakonvensi dan konvensi SKKNI untuk jabatan kerja Ahli Penerbitan Buku yang diinisiasi bersama Kemenkominfo. Ikapi mendorong penerbit sebagai profesi juga disertifikasi.

Ketiga kiprah Indonesia di dunia perbukuan internasional terlihat semakin intens karena dorongan dari Kemendikbud dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Pasca menjadi Guest of Honor di Frankfurt Book Fair 2015, gerbong perbukuan Indonesia mulai ditarik mengitari dunia internasional.

Bekraf membantu Ikapi untuk dapat kembali menggelar Indonesia International Book Fair di area bergengsi yaitu Jakarta Convention Center. Bekraf pula yang membantu Indonesia saat menjadi Country of Focus di Asian Festival of Children’s Content yang diselenggarakan oleh National Book Development Council of Singapore di National Library Singapura tanggal 17-21 Mei 2017—tepat saat Hari Buku Nasional.

Tidak hanya itu, Indonesia melalui Komite Buku Nasional—sebuah lembaga di bawah Sekretariat Jenderal Kemendikbud—juga hadir di London Book Fair 2017, Bologna Book Fair 2017 (pameran buku anak terbesar di dunia), dan Beijing International Book Fair. Bahkan, KBN juga menyelenggarakan tahun kedua program Residensi Penulis yaitu sebuah program pemberian dana bagi para penulis untuk melakukan riset dan penulisan karya di luar negeri. Dana program ini diambil dari anggaran Bea Siswa Unggulan Kemendikbud.

Kabar terakhir, Bekraf telah memastikan Indonesia menjadi Market Focus pada penyelenggaraan London Book Fair 2019. Untuk itu, Indonesia dipastikan hadir pada perhelatan buku bergengsi ini tahun 2018-2020. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi tamu kehormatan pada perhelatan Kuala Lumpur International Book Fair 2018.

Tidak dapat dikesampingkan pula pada tahun 2017 bahwa Bekraf telah memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi penulis bernama Persatuan Penulis Indonesia (Satupena) yang diketuai oleh Nasir Tamara. Jadi, selain Penpro, Indonesia juga memiliki Satupena sebagai asosiasi profesi penulis yang resmi berdiri.

Keempat, geliat literasi tampaknya juga memengaruhi dunia perbukuan. Gerakan literasi yang diluncurkan melalui Kemendikbud semakin menemukan momentumnya. Presiden Jokowi pada tanggal 2 Mei 2017 mengundang para pegiat literasi ke Istana. Di sana para pegiat literasi dijamu, lalu Presiden Jokowi juga memberi janji bahwa akan mengirim 10.000 buku ke setiap titik TBM yang diasuh oleh pegiat literasi.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, ada 6.000 TBM di seluruh Indonesia. Dengan demikian, paling tidak diperlukan 60 juta buku. Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta Menteri BUMN, dalam hal ini PT Pos Indonesia untuk menggratiskan biaya kirim buku satu hari dalam sebulan. Alhasil, dipilihlah setiap tanggal 17 sebagai “Hari Kirim Buku” melalui PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.

PT Pos Indonesia memberi syarat tambahan. Pengirim buku haruslah pegiat literasi (dari TBM) dan donator buku. Buku yang dikirim juga beratnya tidak lebih dari 10 kg. Walaupun begitu, bolehlah program ini disebut sangat baik untuk mendukung gerakan literasi di seluruh penjuru negeri.

Para “Penyintas” di Dunia Buku

Ibarat membutuhkan oksigen, dunia perbukuan kita juga sejatinya sedang mengalami sesak napas. Mereka yang bertahan adalah para penyintas yang yakin dunia buku masih menjanjikan prospek di Indonesia. Asumsi rendahnya minat baca tidaklah selalu dapat dibuktikan dengan angka-angka yang valid mengingat di Indonesia masih banyak masyarakat yang haus membaca dan masih ada buku-buku yang masuk peringkat best seller.

Bahkan, banyak novel yang juga diangkat ke layar lebar dan bioskop pun disesaki penonton. Sebut saja seperti Danur, Critical Eleven, The Naked Traveller, Dear Nathan, Surga yang Tak Dirindukan, dan Ayat-Ayat Cinta 2.

Namun, titik kritis sebenarnya berada pada jejaring toko buku yang makin lama makin sulit bertahan. Toko Gunung Agung telah menutup beberapa gerainya. Toko buku Tisera juga telah ditutup. Praktis yang bertahan kini adalah Toko Gramedia, Togamas, serta jejaring toko buku skala kecil di Ibu Kota dan daerah.

Sebuah hasil riset Ikapi menunjukkan bahwa omset penjualan buku nasional sekira 50% berada di jejaring Toko Gramedia. Karena itu, wajar jika Gramedia begitu powerful untuk menentukan kebijakan penjualan buku bagi penerbit.

Persoalan minimnya toko buku ini juga sampai ke telinga anggota dewan saat penyusunan RUU Sisbuk—kebetulan saya menjadi salah seorang Tim Pendamping Ahli. Karena itu, toko buku juga dimasukkan ke dalam kategori pelaku perbukuan yang patut dibina dan dikembangkan, terutama di daerah-daerah.

Minimnya toko buku dapat menyebabkan mandeknya distribusi buku ke seluruh Indonesia. Kemandekan ini berbahaya bagi napas penerbit untuk menjangkau calon-calon pembaca bukunya.

Toko buku daring (online) kini memang dapat menjadi alternatif, tetapi masyarakat juga tetap perlu berwisata ke toko-toko buku fisik untuk melihat langsung aneka pilihan buku dan merasakan denyut literasi. Saya jadi teringat bagaimana Amazon sebagai toko buku daring terbesar di dunia akhirnya juga membuka jejaring toko buku fisik di AS.

Artinya, CEO Amazon, Jeff Bezos, juga melihat peluang toko buku fisik pada masa depan.  yang akan mendukung toko buku online-nya. Di toko buku fisik Amazon semua buku dipajang dengan kover menghadap ke calon pembaca sehingga memerlukan ruang yang lebih besar. Selain itu, Amazon juga menyediakan ruang yang cukup untuk promosi Kindle—pembaca buku digital yang menjadi andalannya.

Sisi lain, toko buku fisik Amazon didirikan dengan menggunakan basis data perilaku pembeli buku secara online. Ini yang luar biasa. Selain itu, Amazon juga percaya bahwa toko buku fisik dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan para pelanggan mereka—alih-alih hanya berhubungan secara maya selama ini.

Toko buku Amazon (GeekWire Photo/Taylor Soper)

Perkembangan toko buku yang terjadi di belahan dunia lain ini tentunya dapat menjadi pemelajaran untuk kasus Indonesia. Tidak usah jauh-jauh, Indonesia juga dapat belajar dari jiran Malaysia terkait perkembangan dan pertumbuhan toko buku di sana, terutama jejaring terbesar bernama Popular Book Company (M) Sdn Bhd yang memiliki 89 gerai di seluruh Malaysia atau MPH (Malaya Publishing House) yang memiliki 32 gerai (Sumber: Hasri Hasan, “Cerita Kedai Buku Malaysia” dalam myhasri.wordpress.com).

Penerbit juga tidak semuanya kini berada dalam kondisi fit. Banyak penerbit masih “megap-megap” mencari oksigen. Beberapanya bahkan sudah mati lemas, lalu pelakunya mencari bidang usaha lain yang lebih menguntungkan. Minimnya proyek pengadaan buku yang dilakukan pemerintah kini juga menjadi penyebab tidak bergairahnya dunia perbukuan.

Jika janji Presiden Jokowi dipenuhi dengan memberi sumbangan 10.000 buku ke tiap titik TBM, dapat dipastikan dunia buku akan bergairah kembali dengan pelibatan masyarakat atau penerbit swasta dalam penyediaan buku yang bermutu.

Ada 60 juta buku yang diperlukan. Jika rata-rata 1 judul buku dicetak 6.000 eksemplar, ada 10.000 judul buku yang diperlukan. Pada tahun 2015, riset Ikapi menyebutkan ada sekira 30.000 judul buku yang diterbitkan setiap tahun. Data dari Perpusnas RI pada tahun yang sama menyebutkan ada sekira 42.000 judul buku yang mendapatkan ISBN (International Standard Book Number). Jumlah ini tentu minim sekali jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.

Penulis senior yang terus menulis buku dan para penulis pendatang baru yang langsung eksis juga membuktikan dari kalangan artisan (perajin) perbukuan ada para penyintas yang tetap berkarya. Banyak penulis yang tetap optimistis menulis buku dan mengejar mimpi best seller walaupun kadang-kadang sebutan best seller itu hanya sebagai pelipur lara.

Di tengah upaya menjaga semangat berkarya, tak urung soal pajak royalti (PPh) penulis pada 2017 ini juga “memanas” kembali. Adalah novelis Tere Liye yang mengumumkan dirinya telah menghentikan kerja sama alias tidak akan mencetak ulang lagi buku-bukunya di beberapa penerbit sebagai bentuk protes terhadap pemberlakuan pajak royalti yang menurutnya sangat besar.

Wajar jika seorang Tere Liye “berteriak” soal pajak sampai se-Indonesia gempar dan Menkeu Sri Mulyani turun tangan. Royalti seorang TL konon telah mencapai miliaran rupiah setahunnya. Persentase pajak yang besar tentu sangat berasa ketika diberlakukan.

Di dalam UU Sisbuk, pemerintah juga telah melihat persoalan ini. Pada Pasal  35 ditegaskan wewenang pemerintah untuk dapat memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan. Kini kalangan perbukuan berharap insentif fiskal yang dapat diberikan adalah pengurangan pajak untuk penulis atau pelaku perbukuan lainnya dan penghapusan PPN seluruh jenis buku.

Buku Cetak Masih “Seksi” dan Belum Tergantikan

Buku yang berfungsi sebagai media pengetahuan, informasi, dan hiburan pada kenyataannya masih “seksi” (baca: menarik) dan belum tergantikan media lainnya. Walaupun ada pengembangan ke buku elektronik, masyarakat kita masih akrab dengan buku cetak.

Pencetak atau sering disebut percetakan masih banyak menggantungkan usahanya dari pencetakan buku-buku, baik skala kecil maupun besar. Tumbuhnya self publisher atau penerbit mandiri juga turut menghidupkan usaha-usaha percetakan kecil dan menengah, termasuk print on demand. Para penerbit mandiri itu masih menjadikan buku cetak sebagai perwujudan karya yang nyata—tidak terlalu tertarik mengambil jalan buku elektronik.

Dua tahun belakangan ini ada anomali yang terjadi di dunia buku. Sebuah perusahaan ritel buku dari Malaysia (BookXcess Malaysia) memboyong event bertajuk Big Bad Wolf ke Indonesia. Big Bad Wolf (BBW) adalah kegiatan penjualan buku impor secara obral. Tahun 2016 BBW digelar kali pertama di Jakarta, lalu tahun 2017 digelar di Jakarta dan Surabaya.

BBW yang dibuka selama 24 jam itu sukses menyedot ratusan ribu orang untuk datang dan membeli buku berkoper-koper. Ada 3,5 juta eksemplar buku disediakan dan 80% adalah buku impor berbahasa Inggris. Diskon yang diberikan juga tidak tanggung-tanggung yaitu 60%-80%. Karena itu, banyak yang “gelap mata” memborong buku. Kita pun lupa bahwa bangsa kita dicap rendah minat membacanya dan minat membeli buku.

BookXcess Malaysia membeli buku-buku kelebihan cetak dan buku-buku yang tidak terjual (reminder) langsung dari penerbit, lalu menjualnya kembali dengan harga yang sangat murah.

Di dalam negeri pameran-pameran buku yang diselenggarakan Ikapi atau EO lain di beberapa daerah masih tetap ada. Orang-orang terutama dari kelas menengah masih tetap datang dan membeli buku. Namun, memang penyelenggaraannya tidak merata dan boleh dikatakan tidak disetiap provinsi diselenggarakan pameran buku.

Di sini mungkin diperlukan campur tangan pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk menyediakan akses, baik tempat maupun fasilitas lain agar para penerbit dapat berpameran demi mendekatkan buku kepada para pembaca. Penerbit sebaiknya tidak dibebani biaya sewa dan biaya distribusi yang tinggi untuk berpameran.

Terkait regulasi soal buku murah yang juga menjadi amanat UU Sisbuk, hal pokok yang harus diatur pemerintah adalah soal ketersediaan kertas dan harga kertas apabila bicara soal buku cetak. Komponen utama buku cetak yang sangat memengaruhi harga memang kertas.

***

Catatan agak panjang ini sebenarnya belum tuntas menyajikan fenomena dan permasalahan perbukuan Indonesia sepanjang 2017. Ada soal lain juga soal mutu buku yang dihasilkan para penulis dan penerbit kita. Ada banyak kasus-kasus buku berkonten tidak patut juga mencuat pada 2017, terutama buku pendidikan.

Namun, persoalan pokok memang harus ada momentum titik ungkit dunia perbukuan kita seperti yang dicita-citakan di dalam UU Sisbuk yaitu menghadirkan Negara dalam perbukuan dengan menciptakan buku bermutu, murah, dan merata (3-M). Tidak boleh ada diskriminasi dalam soal perbukuan. Semua golongan masyarakat berhak mendapatkan buku bermutu, murah, dan merata.

Tahun 2018 adalah tahun yang sangat menentukan terjadinya ungkitan dalam perbukuan Indonesia. Pertama, diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai acuan pelaksanaan UU Sisbuk. Kedua, dibentuknya lembaga perbukuan di bawah naungan Kemendikbud yang akan menjadi lembaga pelaksana sistem perbukuan. Ketiga, disusunnya Grand Design perbukuan nasional untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang—ada rencana Kongres Perbukuan Nasional II dilaksanakan pada 2018.

Kita lihat saja kemauan baik ini dapat dilaksanakan pemerintah dengan dukungan dari semua pemangku kepentingan perbukuan, khususnya para pelaku perbukuan. Sudah cukup lama dunia perbukuan di Negeri ini dibiarkan “terbengkalai”. Padahal, cita-cita menguatkan daya literasi bangsa adalah omong kosong tanpa kemajuan perbukuan masyarakat bangsa tersebut.[]