KOLOM Editor : Agung Purwandono Sabtu, 09 Desember 2017 / 12:58 WIB

Jangan Ada Pajak di Antara Buku

NO TAX ON KNOWLEDGE! Jargon hebat itu pernah dikutip oleh Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) masa lampau untuk mendesak pemerintah menghapuskan pajak buku  atau PPN buku. Adalah Ketua Ikapi, Azmi Syahbuddin yang menyampaikan keluhan penerbit pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR-RI pada tahun 1986.

Berikut ini sekelumit kisah yang dikutip dari buku 50 Tahun Ikapi: Membangun Masyarakat Cerdas (Hawe Setiawan, dkk., 2000).

Azmi membandingkan sikap pemerintah yang hanya memberikan pembebasan pajak (0%) terhadap perumahan murah dan hasil pertanian, tetapi tidak sama sekali untuk buku. Asumsi yang digunakan kala itu bahwa PPN sangat membebani konsumen dan penerbit. PPN harus dibayarkan lebih dulu sehingga mengurangi modal penerbit. Dalam hal ini, untuk menyiasati keuntungan, penerbit sudah memperhitungkan harga jual buku berikut pajak.

Gayung bersambut ketika pemerintah kemudian mengeluarkan Keppres No 18/1986 yang diberlakukan pada 5 Mei 1986. Keppres menegaskan adanya sembilan jenis barang kena pajak yang PPN-nya ditanggung pemerintah. Salah satunya adalah buku ilmu pengetahuan impor yang belum diproduksi di Indonesia serta tidak untuk diperdagangkan. 

Kebijakan ini dianggap tidak berdampak bagi perbukuan nasional. Apalagi, setelah itu terjadi devaluasi rupiah. Ongkos produksi naik hingga mengakibatkan lonjakan harga buku lokal maupun buku impor.

Pada masa kepemimpinan Ikapi beralih ke Rozali Usman, soal pajak buku kembali diangkat. Ia menyebutkan bahwa penerbit terkena pajak berlapis, yaitu 10% pajak bahan baku, 10% pajak biaya pencetakan, dan 10% pajak penjualan. Dengan hitung-hitungan tertentu, Rozali mengatakan bahwa penghapusan atau penanggungan PPN dari pemerintah akan mengurangi harga jual buku sekira 15% lebih rendah (Kompas, 15 September 1988). 

Pengungkapan isu ini pun dijawab oleh pemerintah dengan Keppres No 2/1990 yang dikeluarkan pada 4 Januari 1990 serta diberlakukan pada 1 April 1990. Pemerintah menanggung PPN atas impor dan penyerahan buku pelajaran umum, pelajaran agama, dan kitab suci.  Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh para penerbit anggota Ikapi, terutama penerbit buku pendidikan. 

Ikapi merespons hal ini dengan menyepakati pada tanggal 2 Mei 1990 menurunkan harga jual eceran untuk 25.000 judul buku pelajaran umum, kitab suci, dan pelajaran agama sebesar 10%. Nilai seluruhnya Rp10 miliar sehingga dengan penuruan tersebut, masyarakat memperoleh keringanan sebesar Rp1 miliar. Namun, penurunan harga yang digagas Ikapi ini bersifat tidak mengikat dan sewaktu-waktu mungkin saja berubah. 

Masa berganti, pada periode kedua kepengurusan Ikapi, Rozali Usman kembali mengangkat isu pajak, bahkan membawanya ke forum internasional di Amerika pada akhir 1980-an. Ikapi juga mengangkat isu ini pada forum IPA (International Publishers Association). Ikapi ingin IPA menyampaikan rekomendasi kepada Presiden Soeharto agar beban pajak itu dihapuskan.

Setelah Soeharto lengser, kembali upaya ini digaungkan kepada Presiden B.J. Habibie. Presiden Habibie pun langsung merespons permintaan Ikapi itu dengan mempersilakan Pengurus Ikapi menindaklanjutinya ke Ditjen Pajak. 

Kini sudah hampir tiga dekade berlalu, PPN buku yang ditanggung pemerintah tetap seperti dahulu, yaitu hanya buku pelajaran umum, buku pelajaran agama, dan kitab suci. Hanya Permenkeu yang berubah menjadi Permenkeu No. 122/PMK.011/2013 bertanggal 27 Agustus 2013. 

Buku lain yang tergolong buku umum, termasuk novel dan komik, tidak ditanggung PPN-nya. Meskipun demikian, dalam konteks ini definisi buku pelajaran umum yang kurang jelas dapat dipersepsikan juga menjadi buku nonpelajaran atau sering disebut buku nonteks dan buku bacaan—yang digunakan dalam pendidikan.

Adalah Pusat Perbukuan (kini Puskurbuk) yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi bebas PPN bagi buku-buku yang diajukan. Sampai kemudian, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan di Puskurbuk, rekomendasi itu pun mandek diberikan dengan berbagai alasan interpretasi terhadap kebijakan sehingga kembali hanya buku pelajaran (umum dan agama) dan kitab suci yang otomatis dapat dibebaskan PPN-nya. 

Dalam konteks pasar bebas, buku bagi sebagian masyarakat Indonesia masih dianggap mahal, terutama buku-buku pelajaran yang notabene PPN-nya sudah ditanggung pemerintah. Persoalan pajak buku pun kembali mengemuka setelah terbitnya UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan dan protes seorang novelis, Tere Liye, terhadap PPh royalti untuk penulis juga menarik perhatian. 

Korelasi Pajak dan Penurunan Harga Buku

Logika barang yang tidak dikenai pajak semestinya dapat dijual lebih murah, termasuk buku. Dari catatan sejarah perbukuan, Ikapi pernah merespons kebijakan penanggungan pajak buku (PPN) oleh pemerintah itu dengan menurunkan harga buku  secara serempak. Namun, penurunan itu tidak bersifat mengikat dan tidak ada pula sanksi.

Artinya, penanggungan, penghapusan, atau penurunan tarif PPN untuk buku memang tidak serta merta berpengaruh terhadap harga buku. Hal ini sangat bergantung pada persepsi penerbit terhadap pendapatannya jika alokasi biaya pajak tersebut tidak lagi dibebankan pada harga buku. Namun, jika dikatakan kebijakan pajak itu akan menumbuhkembangkan industri perbukuan, itu sangat jelas ada korelasinya.

Walaupun demikian, dengan kebijakan menanggung pajak atau menetapkan tarif pajak 0% terhadap buku, pemerintah bersama-sama pelaku perbukuan seperti penerbit dapat merancang formula penurunan harga buku yang disepakati oleh industri seperti pernah dilakukan oleh Ikapi. Misalnya, menurunkan harga buku secara serempak. 

Dalam sebuah acara di Direktorat Jenderal Pembinaan Pajak awal Desember 2017 lalu, ada hal menarik yang dipaparkan oleh Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. PPE LIPI diminta Bekraf untuk melakukan peninjauan terhadap pajak perbukuan. Salah satu kajiannya adalah perbandingan pemberlakuan pajak di beberapa negara.

Riset IPA/Federation of European Publishers (Juli 2015) menampilkan data dari 79 negara dari Afrika, Asia, dan Amerika. Di Asia, negara yang membebaskan PPN (GST/VAT) untuk buku cetak atau PPN-nya 0% adalah Hong Kong, India, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand. Namun, seperti Malaysia mengenakan PPN untuk buku elektronik sebesar 6%, Filipina 12%, dan Thailad 7%. Singapura sendiri sebagai negara ASEAN mengenakan PPN 7% untuk buku cetak dan 7% untuk buku elektronik.

Indonesia mengenakan tarif PPN 10% untuk semua jenis buku. Negara yang sama kebijakannya dengan Indonesia adalah Mongolia. Adapun Vietnam hanya mengenakan PPN 5% untuk buku cetak dan 0% untuk buku elektronik. Jepang sebagai negara “surga buku” mengenakan tarif PPN 8% untuk semua jenis buku.

Negara yang paling tinggi memberlakukan PPN untuk buku adalah China 13% untuk buku cetak. Adapun buku elektronik belum tersedia data. Berdasarkan data negara Asia yang memberlakukan PPN tertinggi untuk buku cetak adalah China, Indonesia, dan Mongolia.

Tabel Pajak Perbukuan (VAT/GST) yang Berlaku di Negara-Negara Asia


Ketika saya menelusuri data lebih jauh, memang tidak semua negara maju, seperti di Eropa dan Amerika menetapkan tarif 0% untuk buku. Negara seperti Finlandia menetapkan tarif PPN 10% untuk buku cetak dan 24% untuk buku elektronik. Rusia memberlakukan PPN 18% untuk buku cetak dan 18% untuk buku elektronik.

Namun, perlu diingat meskipun ada tarif PPN yang diberlakukan pemerintah negara-negara tersebut, sangat mungkin ada kebijakan pajaknya ditanggung oleh pemerintah. IPA sendiri secara konsisten menganjurkan pemerintah berbagai negara untuk memberlakukan 0% bagi semua jenis buku, baik cetak maupun elektronik. Asosiasi penerbit sejagat ini menyebutkan alasan sederhana yaitu diperolehnya keuntungan sosial, budaya, dan ekonomi untuk jangka menengah dan Panjang.

Momentum PPN Buku 0%

Pertanyaan yang sering mengemuka soal pajak buku adalah “Mengapa sih pemerintah memajaki buku? Berapa sih pendapatan pajak dari buku?”
Namun, persoalan pajak tentu bukan soal besar kecilnya pendapatan pajak yang diterima. Apa yang kita tunggu adalah kemauan baik dari pemerintah untuk memberi insentif khusus bagi kerja-kerja budaya seperti penulisan dan penerbitan buku. Buku sekali lagi saya mengutip Ignas Kleden, harus diposisikan sebagai perilaku budaya, produk budaya, dan proses produksi budaya. 

Peran buku sangat strategis untuk meningkatkan daya literasi. Seperti yang disampaikan Jose Borghino, Direktur Kebijakan IPA bahwa IPA memercayai tingkat VAT / GST nol menjadi cara terbaik untuk mendukung minat membaca, pendidikan, dan berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan. Negara yang memberlakukan pajak 0% untuk buku adalah bentuk pengakuan terhadap peran strategis buku.

Momentum yang terjadi di Indonesia saat ini adalah diberlakukannya UU No. 3/2017 tentang Sistem Perbukuan yang mengusung konsep buku 3-M, yaitu bermutu, murah, dan merata. Artinya, Indonesia telah melihat peran strategis buku dan perbukuan untuk kemajuan bangsa dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam konteks murah maka pengenaan pajak akan sangat berpengaruh terhadap sensitivitas harga buku di masyarakat. Karena itu, amanat UU Sistem Perbukuan (Sisbuk) akan sangat nyata ketika Indonesia memberlakukan kebijakan PPN 0% untuk buku meskipun dikatakan bahwa UU Sisbuk tidak dapat “mengalahkan” UU Pajak yang bersifat lex specialis. Namun, ini bukan soal berhadap-hadap dan kalah menang, ini persoalan membangun “jalan tol” pengetahuan untuk generasi mendatang. 

Defisit pengetahuan akibat kemandekan orang menulis dan menerbitkan buku, itulah yang harus dihindarkan oleh negara ini. UU Sisbuk saya kira menjadi tepat momentum untuk menyadarkan pemerintah, pelaku perbukuan, dan masyarakat tentang arti penting buku untuk masa kini serta masa mendatang. Mengutip kembali pernyataan Jose Borghino, buku itu adalah mesin akuisisi dan transfer pengetahuan yang menentukan perkembangan ekonomi berbasis digital pada masa depan. Artinya, negara yang mengabaikan buku akan menghadapi madesu pada tren ekonomi masa mendatang.