KOLOM Editor : Ivan Aditya Rabu, 22 November 2017 / 21:38 WIB

Urgensi Dewan Kerukunan Nasional

BARU-BARU ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengajukan usulan pembentukan lembaga baru ke Presiden Joko Widodo. Nama lembaga baru itu adalah Dewan Kerukunan Nasional. Keberadaan Dewan Kerukunan Nasional tampaknya cukup penting untuk saat ini, dan mungkin akan bisa membantu bangsa kita naik satu tingkat dalam peradaban pergaulan di era global. Sebab, di sejumlah daerah masih rentan terjadi bentrok dengan latar belakang perbedaan ideologis, teologis dan etnis.

Dengan kata lain, sudah terlalu lama bangsa kita sering digoncang konflik yang disertai tindak kekerasan bahkan kebrutalan yang mengoyak persatuan dan kerukunan nasional. Kini hal itu harus dilupakan dan jangan sekali-sekali ada pihak yang mencobanya lagi.

Usulan tersebut sebetulnya bukan hal baru. Pada tahun-tahun lalu usulan tersebut sudah pernah menjadi wacana publik. Karena itu, jangan sampai usulan tersebut tinggal usulan saja, atau tidak diwujudkan.

Antimiras

Layak dicermati, sebelum ada usulan tersebut, sejumlah daerah telah berusaha menciptakan dan memelihara kerukunan lokal dengan peraturan daerah (perda). Berbagai potensi yang bisa menyulut konflik diberantas. Misalnya, ada perda antimiras. Karena sudah banyak bukti bahwa minuman keras (miras) sering menjadi bagian biang keladi konflik yang disertai kerusuhan massal dan tindak kekerasan yang mencabik-cabik kerukunan. Bahkan, di banyak daerah, sudah tak bisa dihitung kasus-kasus kematian akibat mabuk miras oplosan buatan sendiri.

Kini, dengan adanya usulan tersebut, perda terkait kerukunan lokal tentu akan lebih memperkuat spirit damai bagi bangsa kita di daerah masing-masing. Namun, ada baiknya rencana tersebut juga didukung peraturan pemerintah atau undang-undang tentang pengendalian miras secara nasional.

Sejauh ini, peraturan pemerintah atau undang-undang antimiras secara nasional dianggap sulit diimplementasikan. Karena miras dianggap merupakan kebutuhan pokok bagi sementara orang seperti turis-turis asing yang sudah terbiasa mengonsumsikannya. Hal ini, memunculkan kesan pemerintah lebih melindungi warga negara lain dibanding warga negara sendiri, sehingga tidak memiliki undang-undang antimiras nasional. Padahal, sudah tidak terhitung juga banyaknya kasus kekerasan akibat miras yang melibatkan turis asing, terutama di tempattempat hiburan atau objek-objek wisata.

Antikekerasan

Usulan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional juga selayaknya didukung dengan peraturan pemerintah atau undang-undang khusus antikekerasan. Aturan yang betul-betul bisa mencegah siapa pun berbuat kekerasan terhadap siapa pun dengan alasan apa pun. Misalnya, jika tindak kekerasan selama ini hanya diancam hukuman yang relatif ringan, dengan peraturan atau undang-undang khusus antikekerasan, hukuman bagi pelaku tindak kekerasan diperberat seberat-beratnya.

Dengan ancaman hukuman yang sangat berat, semua pihak tentu akan berpikir berkali-kali jika hendak berbuat keras, lebihlebih yang bisa memicu konflik horisontal yang mengerikan. Banyak contoh, banyak daerah semula sering diwarnai aksi kekerasan, tapi setelah ada perda antikekerasan maka kasus kekerasan langsung turun drastis. Konkretnya, semula banyak preman suka main pukul tapi setelah ada perda antikekerasan mereka tak lagi suka main pukul karena tidak mau masuk penjara.

Dewan Kerukunan Nasional, jika sudah terbentuk, tentu akan efektif mencegah bangsa kita terlibat bentrok. Apalagi jika didukung juga dengan perilaku toleran dalam banyak hal, terutama dalam beragama. Misalnya, dalam beragama seperti membangun tempattempat ibadah dan melaksanakan ibadah semua pihak harus mengutamakan perilaku toleran. Sehingga beribadah tidak perlu mengganggu kenyamanan umum.

Intoleransi

Layak ditegaskan, kerukunan bangsa kita sering terganggu oleh perilaku intoleransi dalam bersosial dan beragama. Maka benih-benih intoleransi layak dipupus sejak dini lewat pendidikan dan keluarga. Dalam hal ini, kita sudah punya Pancasila dan UUD 1945 yang penuh dengan ajaran hidup damai dalam kemajemukan bangsa, maka perlu diperkenalkan kepada anakanak bangsa sejak dini.

Selain itu, intoleransi juga bisa dicegah dengan komitmen semua tokoh masyarakat dalam bentuk keteladanan perilaku toleran yang mencerminkan kerukunan bangsa.

(Asmadji As Muchtar. Dekan FIK Universitas Sains Al-Quran Wonosobo Jawa Tengah. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 22 November 2017)