KOLOM Editor : Ivan Aditya Rabu, 22 November 2017 / 20:46 WIB

Model Pendidikan Guru Masa Depan

BANGSA Indonesia akan memasuki tahun emas pada 2045, saat kita memperingati satu abad kemerdekaan negara ini. Sumber daya manusia (SDM) tahun itu adalah anak bangsa yang sekarang duduk di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun tersebut mereka berada pada usia produktif yang akan menentukan perjalanan Bangsa Indonesia. Untuk menuju 2045, tuntutan kualitas pendidikan Bangsa Indonesia tentu sangat tinggi sehingga diperlukan guru yang lebih profesional di era disrupsi ditandai oleh perubahan yang sangat cepat.

Model pendidikan guru dewasa ini belum memberikan jaminan dihasilkannya pendidik yang profesional untuk mempersiapkan generasi emas tersebut. Pola pendidikan guru terlalu menekankan pada sisi akademik dan kurang memperhatikan pengembangan kepribadiannya. Pendidikan guru yang ada masih bertopang pada paradigma guru sebagai penyampai pengetahuan. Sehingga diasumsikan bahwa guru yang baik adalah yang menguasai pengetahuan dan cakap menyampaikannya. Hal ini mengabaikan tugas guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran dan sumber keteladanan dalam pengembangan kepribadian peserta didik.

Hakikatnya pendidikan guru adalah pembentukan kepribadian disamping penguasaan materi ajar. Pola pendidikan guru juga masih terisolasi dengan sub-sistem manajemen lainnya seperti rekrutmen, penempatan, mutasi, promosi, penggajian, dan pembinaan profesi. Akibatnya jumlah calon guru yang dihasilkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) tidak terkait dengan kondisi kebutuhan lapangan. Baik kuantitas, kualitas, maupun kesepadannya dengan kebutuhan nyata.

Tantangan LPTK

Untuk mempersiapkan pendidik profesional masa depan, telah dikeluarkan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. Dalam Permenristekdikti ditegaskan, model pendidikan guru dilaksanakan dalam bentuk Program Sarjana Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pendidikan guru bersifat nasional agar dapat menghasilkan guru yang profesional, nasionalis dan memiliki wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan perkembangan Iptek.

Untuk menyelenggarakan Program Sarjana Pendidikan tentu tidak mengalami permasalahan. Karena semua LPTK yang telah mendapat izin Kemenristekdikti berhak sebagai penyelenggara. Tetapi untuk Program PPG hanya akan diselenggarakan LPTK yang ditetapkan menteri. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah LPTK di Indonesia sekitar 415 baik negeri maupun swasta. Jumlah tersebut terdiri atas 12 LPTK eks IKIP Negeri, 24 FKIP negeri, 1 FKIP Universitas Terbuka, dan 377 LPTK Swasta. Dapat dibayangkan kalau jumlah LPTK yang ditetapkan menjadi penyelenggara PPG terbatas, maka akan menimbulkan permasalahan nasional di negeri ini.

Tantangannya adalah tidak semua LPTK terutama swasta, dapat ditugasi sebagai penyelenggara program PPG. Tantangan lain bagi LPTK Swasta, ke depan penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG dilaksanakan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru yang bersifat nasional untuk seleksi kemampuan akademik, meskipun seleksi bakat, minat, kepribadian, dan kesamaptaan dilakukan oleh LPTK. Untuk menjamin mutu penyelenggaraannya, LPTK harus memenuhi Standar Program Sarjana Pendidikan dan Program PPG, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Skripsi

Model pembelajaran Program Sarjana Pendidikan di antaranya berupa praktikum, yaitu Pembelajaran Mikro untuk melatih keterampilan mengajar dan praktik lapangan dalam bentuk Praktik Lapangan Persekolahan (PLP), berupa proses observasi dan pemagangan pembelajaran di sekolah. Sedangkan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), yaitu kegiatan mempraktikkan kemampuan dalam pembelajaran baru dilaksanakan pada Program PPG.

Kegiatan pembelajaran Program Sarjana Pendidikan diakhiri dengan ujian hasil penyusunan deskripsi saintifik berbentuk skripsi, laporan tugas akhir, atau karya ilmiah yang setara. Untuk kegiatan Program PPG, diakhiri dengan uji kompetensi yang diselenggarakan panitia nasional, terdiri ujian tulis dan ujian kinerja. Peserta Program PPG yang lulus penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, uji kompetensi, dan penilaian kehidupan berasrama, memperoleh sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional.

Dengan adanya model pendidikan guru seperti di atas, LPTK perlu segera menyesuaikan diri dalam waktu dua tahun sejak Permenristekdikti tersebut diundangkan. Sehingga dapat menghasilkan guru yang berkualitas dan profesional. Yang mampu mengantarkan peserta-didik yang cerdas, kritis, kreatif, inovatif, berkarakter Indonesia, dan siap memasuki tahun emas 2045. Dirgahayu HUT ke-72 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2017.

(Prof Dr Buchory MS MPd. Pengurus Pusat Asosiasi LPTK Swasta Indonesia (ALPTKSI), Pengurus PGRI DIY dan Guru Besar UPY. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Rabu 22 November 2017)