KOLOM Editor : Ivan Aditya Sabtu, 21 Oktober 2017 / 14:07 WIB

Santri Tanpa Kekuasaan

SEGENAP Bangsa Indonesia layak mencermati fenomena NU dan Muhammadiyah yang selalu menegaskan diri masing-masing untuk bergerak di luar ranah politik. Pasalnya, jika kedua ormas terbesar tersebut hanya memperkuat citra santri tanpa kekuasaan, yakni ingin mengurusi bangsa saja, maka urusan negara akan bisa menjadi rebutan pihak-pihak lain.

Jika pihak lain yang paling dominan adalah militer, maka militer lah yang menguasai negara. Seperti di era orde baru, negara dikuasai militer hingga lebih tiga dekade lamanya, yang kemudian berakhir di ujung krisis multidimensi. Begitu juga jika pihak lain yang cenderung korup yang menguasai negara maka koruptor-koruptor akan semakin merajalela. Seperti yang terjadi sejak era reformasi hingga sekarang.

Selalu Damai

Bagi NU dan Muhammadiyah, pilihan bergerak di luar ranah politik alias tanpa kekuasaan, memang layak diapresiasi semua pihak. Karena efek sampingnya ternyata positif bagi keutuhan NKRI. Faktanya, selama kedua ormas tersebut bergerak di luar ranah politik, terbukti proses demokrasi seperti pileg dan pilpres selalu berlangsung damai.

Jika dikalkulasi, suasana selalu damai memang sangat mahal bagi bangsa dan negara kita. Hal ini layak disyukuri semua pihak. Coba bandingkan jika proses demokrasi tidak berlangsung damai, betapa mahal ongkos soaial politik dan ekonomi yang harus dibayar?

Karena itu, wajar saja jika semua pihak lain selalu berharap agar kedua ormas tersebut tetap bergerak di luar ranah politik. Harapan mereka tampaknya akan selalu menjadi kenyataan, karena kedua ormas tersebut memang semakin mantap bergerak tanpa nafsu kekuasaan, sehingga setiap kali pesta demokrasi digelar selalu berlangsung damai.

Namun, tampaknya ada risiko besar yang layak diperhatikan semua pihak, selama kedua ormas tersebut bergerak di luar kekuasaan. Yakni masalah korupsi di kalangan pengelola negara yang semakin masif. Bahkan, belakangan ini korupsi juga semakin masif di kalangan penegak hukum dengan terbongkarnya kasus suap menyuap di kalangan mereka. Pada titik ini, urusan negara alias kekuasaan seperti semakin jauh dari nilai-nilai moral yang selalu disemai kedua ormas tersebut.

Harus ditegaskan, kedua ormas tersebut selama ini berhasil membuktikan diri sebagai kawah untuk menggodok kader-kadernya menjadi manusia yang ikhlas dalam berkarya. Sedangkan keikhlasan identik dengan jujur dan bersih. Sedangkan keikhlasan identik dengan jujur dan bersih. Jangankan mencuri alias korupsi. Menerima pemberian yang tidak jelas asal-usulnya dan tujuannya juga pasti akan ditampik oleh mereka yang ikhlas.

Lebih Berbahaya

Dengan kata lain, selama penguasa dan jajaran pengelola negara tidak ikhlas, selama itu pula korupsi dan suap menyuap akan semakin masif. Tapi itulah risiko terbesar yang tampaknya selama ini kurang diperhitungkan oleh kedua ormas tersebut sehingga tetap saja hanya bergerak di luar ranah politik.

Selain korupsi dan suap menyuap sebagai risiko besar yang bisa membahayakan negara dan bangsa, ada yang lebih berbahaya lagi bagi bangsa dan negara manakala kedua ormas tersebut tetap bergerak tanpa ambisi kekuasaan. Yakni aset negara kita semakin banyak dikuasai pihak asing.

Harus diakui, sejak merdeka aset-aset negara kita lebih banyak dikuasai pihak asing daripada dikuasai anak bangsa sendiri. Bahkan, urusan transportasi dan energi serta sandang pangan semakin tergantung kepada pihak asing. Pada titik ini, esensi makna kemerdekaan semakin kabur. Dikhawatirkan lama kelamaan kemerdekaan tinggal isapan jempol belaka. Kini saatnya untuk jujur mengakui bahwa hampir semua kepentingan bangsa semakin tergantung pihak asing karena aset-aset negara tidak dikelola anak bangsa sendiri.

Kini saatnya juga untuk jujur mengakui bahwa hampir semua pejabat negara lebih suka menikmati hasil tanpa perlu repot-repot merintis usaha memandirikan bangsa dan negara. Konkretnya, kalau impor beras dan gula bisa lebih cepat menguntungkan pejabat terkait kenapa harus repot-repot memperluas sawah?

Fakta demikian merupakan tanda-tanda yang lebih berbahaya bagi negara dan bangsa daripada korupsi. Karena hukum sering sulit untuk menghentikannya. Jika ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah tetap hanya bergerak tanpa ambisi kekuasaan, negara dan bangsa kita sama dengan dibiarkan semakin akrab dengan hal-hal yang sangat membahayakan. Atau dibiarkan dikuasai pihak-pihak lain yang bisa saja tidak ikhlas bahkan sangat culas.

(Dr Asmadji As Muchtar. Dekan FIK Universitas Sains Alquran Wonosobo Jawa Tengah. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Sabti 21 Oktober 2017)