Jateng Editor : Danar Widiyanto Rabu, 30 Agustus 2017 / 18:35 WIB

Administrasi Antar Desa Dipertegas, Warga Bakal Maju

PURWOREJO, KRJOGJA.com – Sengketa perbatasan baik antardesa maupun kecamatan hingga kini masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Guna menghindari itu pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial RI melakukan sosialisasi penetapan dan penataan batas desa, agar didapat batas-batas yang jelas antar wilayah administrasi.

Dengan kegiatan ini akan didapat garis batas administrasi desa/kelurahan berdasar hasil kesepakatan, melalui delineasi batas secara kartometrik. “Dengan cara ini akan tersaji peta kerja batas wilayah administrasi desa/kelurahan beserta titik-titik koordinat batas dalam sistim referensi nasional,” kata Kepala Pusat Badan Informasi Geospasial RI Ir Tri Padmasari MSi, Rabu (30/8/2017).

Dalam sosialisasi penetapan dan pendataan batas desa yang diikuti para kepala desa (Kades) dan camat dari 10 wilayah kecamatan se Kabupaten Purworejo ini Tri Padmasari menandaskan, bahwa batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang sudah disepakati, akan memberi manfaat, mendukung pemerintah daerah dalam percepatan pengesahan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa yang devinitif. “Disamping itu juga mendukung tertib administrasi kewilayahan secara nasional,” tandasnya.

Melalui kegiatan ini lanjut Tri Padmasari, ditergetkan akan teridentifikasi batas wilayah administrasi desa/kelurahan berdasar besepakatan antar desa yang bersebelahan dalam bentuk peta kerja batas  wilayah administrasi desa/kelurahan sebanyak 470 desa/kelurahan di Purworejo dan Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

Di Purworejo dari 16 kecamatan baru akan dilakukan di 10 kecamatan, masing-masing Kecamatan Purworejo, Kutoarjo, Loano, Bener, Kaligesing, Bayan, Bagelen, Bruno, Gebang, dan Kecamatan Banyuurip.

Pada ksesempatan itu Assisten Sekda Purworejo bidang Pemerintahan Drs Murwanto menambahkan, bahwa desa mempunyai kewenangan tertentu terkait dengan batas wilayah masing-masing. Mengingat pentingnya penentuan secara jelas batas-batas wilayah administrasi desa, maka dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel, pemetaan batas administrasi desa secara kartometrik ini menjadi sangat penting dan strategis.(Nar)