KOLOM Editor : Ivan Aditya Selasa, 06 Juni 2017 / 22:57 WIB

Marhaenisme

BULAN Juni, Bulan Bung Karno. Tanggal 6 Juni 1901, Bung Karno lahir dengan nama kecil Koesno. Menjelang Proklamasi, tepatnya 1 Juni 1945, Bung Karno membidani lahirnya Pancasila lewat pidatonya yang bersejarah di hadapan sidang BPUPKI. Tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno wafat dalam usia 69 tahun. Sepanjang usianya, Bung Karno telah membaktikan diri untuk bangsa dan negara ini. Bung Karno adalah Bapak Bangsa yang mewarisi banyak gagasan, ajaran, dan prinsip bernegara bagi bangsa ini.

Ajaran Bung Karno yang tak lekang oleh waktu, salah satunya Marhaenisme. Pertama kali menyebut tentang Marhaenisme dalam pleidoinya yang terkenal berjudul ‘Indonesia Menggugat’. Pidato pembelaan ini dibacanya dalam sidang di pengadilan besar Bandung. Penahanan terhadap diri Bung Karno dilakukan atas tuduhan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gerakan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927 dianggap telah meresahkan dan mengganggu ketertiban umum.

Bung Karno menyadari bahwa susunan pergaulan hidup manusia Indonesia sebagian besar terdiri dari kaum tani, nelayan, buruh, dan pedagang kecil yang disebutnya sebagai kaum Kromo, kaum Marhaen. Indonesia didominasi oleh kelompok masyarakat akar rumput yang dalam keseharian bersentuhan langsung dengan kehidupan sarat tantangan. Konsepsi Marhaenisme mencitacitakan terbentuknya masyarakat sejahtera secara merata.

Marhaenisme mengandung unsur sosionasionalisme dan sosio-demokrasi. Sosionasionalisme adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan. Perasaan cinta kepada bangsa harus dijiwai oleh perasaan cinta kepada sesama manusia. Keberagaman yang ada bukanlah sumber konflik, namun justru menjadi modal bersama yang mempererat rasa cinta pada kenyataan bangsa yang plural. Sosio-demokrasi adalah pelaksanaan demokrasi untuk menuju pada kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota bangsa. Pancasila yang digali oleh Bung Karno dari rahim Ibu Pertiwi sejatinya mengandung prinsipprinsip hidup bersama ini.

Gagasan Marhaenisme muncul saat Bung Karno masih menjadi mahasiswa di Technise Hogere School (THS) atau sekarang ITB. Suatu hari, Bung Karno bersepeda sampai ke Bandung Selatan, sebuah wilayah pertanian yang padat penduduknya. Rata-rata petani memiliki tanah garapan namun tak seberapa luasnya. Bung Karno berbincang dengan seorang petani pemilik sebidang tanah, cangkul, dan bajak yang hasilnya sekedar untuk memenuhi keperluan keluarga. Terkadang jika ada kelebihan baru dijual. Petani tanpa majikan itu menyebut namanya Marhaen.

Potret kehidupan Marhaen menjelaskan gambaran peasant (petani yang panennya untuk memenuhi kebutuhan sendiri) dan bukan farmer (petani yang panennya untuk bisnis). Marhaen adalah petani kecil. Dari sini Bung Karno memutuskan untuk menggunakan istilah Marhaen sebagai lambang kaum lemah, tertindas, dan sengsara akibat imperialisme. Gagasan mengenai rakyat kecil merupakan sumbangan yang khas dalam pemikiran politik Bung Karno. Sayangnya dalam praktik politik dewasa ini, kekhasan itu menjadi begitu absurd dan tersisa sebagai wacana kampanye politik belaka.

Keberpihakan elite politik terhadap masyarakat lapisan paling bawah masih jauh panggang dari api. Fokus pengentasan kemiskinan yang seringkali digembar-gemborkan belum menyentuh persoalan yang paling mendasar. Masalah kemiskinan masih nyaman bersemayam. Padahal upaya pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai jika pemerintah mampu memahami dan peduli pada masyarakat kecil.

Pemimpin yang dibesarkan di lingkungan masyarakat kecil diharapkan akan lebih mudah mengerti kebutuhan dan harapan rakyatnya. Pemimpin yang pernah merasakan kepahitan dan kesulitan hidup masyarakat kecil dapat menumbuhkan rasa emosional dan empati yang tinggi terhadap kondisi mereka. Cara lain untuk memahami kondisi masyarakat kecil adalah dengan menerapkan pola hidup sederhana. Seorang pemimpin tidak boleh hidup bermewah-mewahan dalam istana feodalisme.

Mengkaji kembali ajaran Bung Karno menyadarkan betapa negeri ini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memahami kenyataan hidup rakyatnya. Ketulusan seorang pemimpin akan menentukan arah perjalanan negara ini menuju pada kesejahteraan bersama. Tujuan utama Marhaenisme yakni meyakinkan para elite politik untuk mengabdi bagi rakyat. Maka kembali pada ajaran Bung Karno menjadi jawaban. Dengan memahami kaum Marhaen maka welfare state sebagaimana dicita-citakan Pancasila dapat diwujudnyatakan.

(Hendra Kurniawan PMd. Dosen Pendidikan Sejarah dan Pengajar Pendidikan Pancasila di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 6 Juni 2017)