DIY Editor : Danar Widiyanto Sabtu, 13 Mei 2017 / 00:30 WIB

RUU Penyiaran Dibahas Di DPR, ATVSI Ajukan 7 Isu Penting

YOGYA, KRJOGJA.com - Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menyampaikan tujuh isu penting untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI. ATVSI menilai draft revisi terbaru yang dikeluarkan 6 Februari 2017 masih jauh dari harapan menciptakan industri penyiaran yang sehat dan cerdas.

Ishadi, Ketua ATVSI dalam dialog dunia penyiaran masa depan di Hotel Santika, Jumat (12/5/2017) petang mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan komisi 1 DPR sejak dua tahun lalu. Namun di draft terakhir yang dikeluarkan DPR Februari 2017, masukan ATVSI tak dimasukkan sama sekali oleh wakil rakyat yang ada di pusat.

"Kami ingin menyerap aspirasi dari bawah, dari kampus juga bawasanya revisi UU Penyiaran yang keluar Februari 2017 lalu masih jauh dari harapan menciptakan industri penyiaran sehat. Karena itulah kami membawa tujuh isu penting yang harapannya bisa disuarakan ke DPR," ungkapnya.

Neil Tobing, Sekjeng ATVSI menambahkan pihaknya memiliki konsern untuk menjadikan industri penyiaran kita bisa diperhitungkan di kancah internasional. ATVSI berharap RUU yang sedang didiskusikan di Baleg mencerminkan betul kebutuhan pertelevisian di Indonesia.

"Penetapan LPP Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai salah satu penyelenggara penyiaran multipleksing digital merupakan langkah mundur di tengah era demokratisasi penyiaran. RTRI malah berpotensi melanggar UU anti monopoli," terangnya.

Dalam dialog tersebut, Neil menyampaikan paling tidak tujuh poin penting yang ingin disuarakan ATVSI yakni:

1. Rencana strategis dan blue print digital
2. Pembentukan wadah dan keterlibatan Asosiasi Media Penyiaran Indonesia dalam perizinan dan kebijakan penyiaran digital termasuk pembentukan Badan Migrasi Digital yang bersifat Ad Hock.
3. Penerapan sistem hybrid dalam penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagai bentuk nyata demokratisasi penyiaran
4. Durasi iklan komersial dan iklan layanan masyarakat.
5. Pembatasan tayangan iklan rokok
6. Siaran lokal
7. Proses pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran

Sementara Octo Lampito, Pemimpin Redaksi  Kedaulatan Rakyat berharap nantinya revisi UU Penyiaran harus memastikan adanya ruang independensi di mana saat ini televisi dinilai sudah masuk percaturan silat politik. "Kalau kami berharap ada aturan khusus yang mengatur tak bisa dikuasai semuanya agar tak jadi kendaraan politik. Apalagi ada tv yang sudah dijadikan promosi partai baru, harapannya harus ada ruang di mana independensi bisa muncul," terang Octo. (Fxh)