Ekonomi Editor : Tomi sudjatmiko Minggu, 19 Februari 2017 / 10:07 WIB

Money Changer Kantongi Izin Dari BI? Ini Syaratnya

BANDUNG (KRjogja.com) - Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) , Eni V. Panggabean mengatakan kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank atau money changer yang ingin mendapatkan izin dari BI utamanya harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT). 

Menurut Eni lepemilikan saham money changer juga sepenuhnya harus dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNI). "KUPVA harus memiliki badan hukum berbentuk PT," katanya.

Eni menjelaskan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan money changer ke BI, antara lain fotokopi akta pendirian dan anggaran dasar badan hukum PT, fotokopi pengesahan badan hukum dari otoritas yang berwenang, fotokopi surat keterangan domisili usaha.

Selanjutnya, kata Eni  pemilik KUPVA bukan bank  juga diwajibkan untuk melampirkan fotokopi NPWP, struktur organisasi, fotokopi rekening koran dari giro, tabungan, atau bilyet deposito atas nama perusahaan, laporan keuangan perusahaan, dan surat keterangan fiskal satu tahun terakhir.

"Untuk mendapatkan izinnya juga perlu memiliki modal disetor minimal Rp 250 juta di DKI Jakarta, Kota Denpasar (Bali), Kabupaten Badung (Bali) dan Kota Batam. Sedangkan Rp 100 juta untuk di luar wilayah tersebut." (Lmg)