Ekonomi Editor : Tomi sudjatmiko Minggu, 19 Februari 2017 / 09:30 WIB

Masih Ada 612 'Money Canger' Tak Berizin

 

BANDUNG  (KRjogja.com) - Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) , Eni V. Panggabean mengatakan, saat ini sekitar 612 kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank atau money changer yang belum memiliki izin resmi. Saat ini KUPVA bukan bank yang tidak berizin ini didominasi di 5 kota yakni Jabodetabek, Lhokseumawe,  Bali, Kediri, Kaltim.

Karena itu, kata Eni bank sentral akan memberikan tenggang waktu hingga tanggal 7 April 2017 untuk mengurus perizinan usahanya kepada BI. Bila hingga batas tersebut belum mengurus izin usahanya, maka BI bersama pihak Kepolisian, akan menutup usaha tersebut.

"Bagi KUPVA bukan bank yang tidak memiliki izin  BI akan memberikan tenggang waktu hingga tanggal 7 April 2017 untuk mengurus perizinan usahanya kepada BI. Bila hingga batas tersebut belum mengurus izin usahanya, maka BI bersama pihak Kepolisian, akan menutup usaha tersebut" kata Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) , Eni V. Panggabean.


Eni menjelaskan KUPVA bukan bank yang telah memiliki izin resmi sudah mencapai 1064 perusahaan yang tersebar di Jabodetabek,Kepri, Sumut, Bali, Serang. Sedangkan, banyaknya  KUPVA bukan bank yang tidak miliki izin resmi ini, memiliki banyak modus mencurigakan, misalnya digunakan sebagai pencucian uang, pendanaan teroris serta tempat penukaran uang hasil kejahatan narkoba.

"Pengaturan perizinan KUPVA bukan bank ini sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya untuk pencucian uang, pendanaan teroria atau kejahatan lain," tegasnya.

Eni menambahlan sebagai upaya hukum, BI telah bekerjasama, PPATK, BNN dan Polri,tentang KUPVA bukan bank yang tidak berizin."Perlunya kerjasama ini karena 90 persen yang bermasalah itu berasal dari KUPVA bukan bank  yang tidak berizin, dan mereka disangkakan melakukan  transaksi uang dari money loundry dan transaksi  narkotika," tegasnya.
(Lmg)