Ragam Editor : Ivan Aditya Selasa, 14 Februari 2017 / 07:12 WIB

Menguak Isu Cukong Pilkada

SEMAKIN dekat pelaksanaan pilkada, semakin santer pula isu maraknya cukong pilkada yang mendukung kandidat. Dan lazimnya cukong, mereka punya banyak uang yang akan digunakan untuk mencari keuntungan besar yang akan diraihnya dengan ikut menggarap banyak proyek.

Jika isu tersebut bukan hanya isapan jempol belaka, maka perhelatan pesta demokrasi tersebut akan diwarnai politik uang. Dalam hal ini, siapa kandidat yang paling banyak bermain politik uang dapat dipastikan didukung paling banyak cukong. Akibatnya, pemerintahan yang akan dipimpinnya bisa beraroma korupsi berjamaah.

Begitulah. Cukong pilkada adalah sebutan untuk mereka yang mendanai kampanye calon kepala daerah dalam pilkada. Merujuk data empiris, mereka mudah dideteksi karena tandatandanya bisa dilihat dari maraknya politik uang. Dalam hal ini, politik uang memang selalu terkait dengan adanya cukong. Makin banyak cukong bermain dalam pilkada makin banyak pula politik uang yang mewarnai pilkada.

Dengan kata lain, selama ada cukong bermain dalam pilkada maka selama itu pula politik uang akan marak dalam bentuk ‘serangan fajar’ atau bagi-bagi kaos, sembako dan lain sebagainya menjelang pilkada. Pada titik ini, tidak tertutup kemungkinan para cukong juga akan berusaha menyeponsori tindakan curang di dalam proses penghitungan suara. Misalnya, mereka menyuap banyak pihak untuk memenangkan kandidat yang didukungnya.

Banyak Kaki

Konon, cukong tidak mau kalah, maka segala cara akan dilakukan untuk menang. Misalnya, mereka tak segan-segan memasang banyak kaki. Artinya, mereka tidak hanya menjagokan satu kandidat tapi semua kandidat. Sehingga siapa pun nanti yang menang maka mereka akan ikut menang. Bagi cukong pilkada, uang yang dipertaruhkan dapat dipastikan akan cepat kembali dan bahkan meraup banyak untung, jika menggunakan taktik banyak kaki. Jika ada satu saja kandidat yang didukungnya menang maka berpotensi menjadi seperti mesin pencetak uang.

Selama ini, banyak cukong pilkada yang selalu ikut menggarap proyek-proyek basah alias proyek korup. Konkretnya, menjelang pilkada mereka mengeluarkan dana untuk melancarkan praktik politik uang, setelah pilkada mereka akan meraup banyak uang dari proyek-proyek basah yang dikerjakannya.

Di banyak daerah, proyek basah lebih banyak dilihat pada proyek pembangunan infrastruktur. Tidak jarang, makin basah proyek makin buruk kualitas hasilnya. Menjadi terkesan biasa ketika proyek perbaikan jalan yang tergolong proyek basah misalnya, usia perbaikan tidak lama, bahkan orang menyebut akan cepat rusak dalam hitungan hari. Ada pula yang melihat proyek basah identik dengan proyek perbaikan gorong-gorong yang terus menerus dikerjakan setiap tahun. Sehingga kesannya hanya bongkar pasang bongkar pasang saja tapi goronggorongnya tetap saja kurang bagus. Akibatnya, selalu bisa dijadikan alasan untuk dibongkar lagi. Dan selalu saja banjir terjadi.

Kongsi Korupsi

Yang menarik, konon banyak cukong pilkada yang telah bersatu dalam jaringan atau kongsi yang dibentuk berkelindan dengan maraknya korupsi berjamaah. Lebih konkretnya, para cukong pilkada bersatu membentuk kongsi untuk korupsi bersama penyelenggara negara yang telah terikat kerja sama dengan mereka.

Dalam hal ini, mereka akan bekerja sama saling menguntungkan. Jika ada yang terjerat kasus hukum maka akan dibantu sepenuhnya agar bisa bebas. Atau kalau pun harus masuk penjara tidak akan lama atau bahkan bisa saja tetap bebas. Itulah sebabnya, maraknya korupsi berjamaah kemudian diwarnai dengan kisahkisah tentang narapidana korupsi yang ternyata bisa bebas ke luar masuk penjara. Atau tidak sedikit narapidana kasus korupsi yang hidup nyaman di dalam penjara karena kamar selnya mirip kamar hotel berbintang.

Jika isu tentang adanya cukong pilkada betulbetul dan bukan hanya isapan jempol belaka, hanya rakyatlah yang bisa menampik kehadiran cukong pilkada dengan menampik politik uang. Pertanyaannya, mampukah rakyat sekarang (yang masih banyak dijerat kemiskinan) menolak politik uang yang selalu menggiurkan?

Jawaban atas pertanyaan di atas akan menentukan, apakah pilkada akan menghasilkan pemimpin daerah yang baik atau buruk, dan semuanya tergantung rakyat yang memilihnya.

(Dr Asmadji As Muchtar. Wakil Rektor III Universitas Sains Al-Quran, Wonosobo, Jawa Tengah. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 14 Februari 2017)