Ekonomi Editor : Tomi sudjatmiko Senin, 30 Januari 2017 / 17:42 WIB

612 Money Changer Tak Berizin, BI Beri Batas Akhir

JAKARTA (KRjogja.com) - Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Eni V Panggabean mengatakan, saat ini sekitar 612 kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank atau money changer yang belum memiliki izin resmi.

Menurut Eni saat ini KUPVA bukan bank yang tidak berizin ini didominasi di 5 kota yakni Jabodetabek, Lhokseumawe,  Bali, Kediri, Kaltim. Karena itu,  BI akan memberikan tenggang waktu hingga tanggal 7 April 2017 untuk mengurus perizinan usahanya kepada BI. Bila hingga batas tersebut belum mengurus izin usahanya, maka BI bersama pihak Kepolisian, akan menutup usaha tersebut.

"Bagi KUPVA bukan bank yang tidak memiliki izin  BI akan memberikan tenggang waktu hingga tanggal 7 April 2017 untuk mengurus perizinan usahanya kepada BI. Bila hingga batas tersebut belum mengurus izin usahanya, maka BI bersama pihak Kepolisian, akan menutup usaha tersebut" kata Direktur Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) , Eni V. Panggabean di Jakarta, Senin (30/01/2017).

Eni mengungkapkan KUPVA bukan bank yang telah memiliki izin resmi sudah mencapai 1064 perusahaan yang tersebar di Jabodetabek,Kepri, Sumut, Bali, Serang. Sedangkan KUPVA bukan bank yang tidak miliki izin resmi ini, memiliki banyak modus mencurigakan, misalnya digunakan sebagai pencucian uang, pendanaan teroris serta tempat penukaran uang hasil kejahatan narkoba.

"Pengaturan perizinan KUPVA bukan bank ini sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya untuk pencucian uang, pendanaan teroria atau kejahatan lain," tegasnya. (Lmg)