Ragam Editor : Ivan Aditya Jumat, 20 Januari 2017 / 15:37 WIB

Inagurasi Trump

TANGGAL 20 Januari 2017 merupakan tanggal yang sangat bersejarah bagi rakyat Amerika Serikat (AS). Hari ini Donald Trump akan diinagurasi menjadi Presiden AS yang ke-45 menggantikan Barack Obama. Pergantian dari Obama ke Trump yang sedikit mendapatkan resistensi dari sebagian masyarakat AS ini akan menjalankan pemerintahan AS untuk empat tahun ke depan. Resistensi terhadap Trump tidak hanya datang dari masyarakat tetapi juga datang dari politisi khususnya Partai Demokrat. Juga dari musisi papan atas AS.

Munculnya resistensi terhadap terpilihnya Trump menjadi Presiden AS ini tentu akan menjadi sedikit persoalan bagi kebijakan Trump di domestik AS. Resistensi terhadap Trump ternyata tidak hanya datang dari domestik AS, tetapi juga datang dari luar AS seperti China dan negara-negara Uni Eropa. China merasa tidak nyaman dengan Trump karena adanya pembicaraan via telepon antara Trump dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Sementara panasnya hubungan Trump dengan Uni Eropa karena Trump dianggap terlalu intervensi masalah Uni Eropa.

Timur Tengah

Sinyal hubungan yang tidak harmonis antara Trump dengan China dan negara-negara Uni Eropa ternyata juga melebar ke negara-negara Timur Tengah khususnya terkait dengan konflik Israel-Palestina. Hal ini didasarkan pada pernyataan Trump pada saat kampanye yang ingin memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem Timur. Pernyataan Trump ini sekaligus memberikan indikasi bahwa Trump terlalu memihak Israel dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Maka tidak mengherankan jika pertemuan Paris pada tanggal 15 Januari lalu yang dihadiri perwakilan 70 negara menekankan solusi dua negara.

Solusi dua negara dianggap oleh para delegasi pertemuan Paris sebagai solusi yang terbaik bagi penyelesaian konflik Israel-Palestina yang telah berjalan hampir tujuh dekade ini. Solusi ini bisa diawali dengan negosiasi damai yang harus dilakukan kedua belah pihak yakni Israel dan Palestina berdasarkan pada peta perbatasan tahun 1967. Yaitu ketika Israel belum menduduki Tepi Barat dan Jerusalem Timur. Penggunaan basis peta tahun 1967 ini menjadi modal yang sangat penting dalam rangka membangun hubungan yang baik antara Israel dan Palestina.

Tetapi, realitas di lapangan kelihatannya sangat susah untuk mengimplementasikan penggunaan peta perbatasan tahun 1967 karena Israel tentu akan merasa dirugikan karena peta itu tidak memasukkan Tepi Barat dan Jerusalem Timur ke dalam wilayah Israel. Padahal saat ini, Pemerintah Israel mengontrol penuh atas kedua wilayah tersebut bahkan ratusan pemukiman ilegal Israel dibangun di kedua wilayah itu. Kemungkinan Israel untuk ke luar dari zona Tepi Barat dan Jerusalem timur juga sulit karena Israel mengklaim bahwa kedua wilayah tersebut adalah miliknya.

Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB nomor 2334 tahun 2016 tentang Pemukiman Ilegal Israel di Palestina pada 23 Desember 2016 mendapatkan kecaman keras dari PM Israel Benjamin Netanyahu. Sikap keras Netanyahu ini tentu menjadi hambatan bagi pemecahan konflik antara Israel-Palestina. Hal ini juga bertentangan dengan spirit resolusi DK PBB pada tahun 1974 yang menyerukan kepada Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dengan batas negara yang diakui. Sementara di sisi yang lain Palestina terus berusaha untuk mewujudkan solusi ini melalui Konferensi Madrid (1991), Perjanjian Oslo (1993) dan Pertemuan Camp David (2000) dan Pertemuan Taba (2001).

Solusi Dua Negara

Langkah-langkah diplomasi Palestina untuk mewujudkan solusi dua negara bisa dikatakan selalu mengalami kegagalan sampai pada tahun 2014. Tetapi, Palestina dan masyarakat internasional yang memiliki perhatian terhadap masalah kemerdekaan Palestina memiliki semangat yang besar untuk mengawal solusi dua negara ini bisa diimplementasikan dengan baik. Momen inagurasi Trump merupakan waktu yang baik untuk mengingatkan Trump agar memiliki perhatian terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina. Sikap netralitas Trump dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik ini agar Israel dan Palestina bisa hidup berdampingan secara damai.

Berpijak dari analisa di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Trump diharapkan tidak merealisasikan janji kampanyenya terkait pemindahan kedutaan AS ke Jerusalem Timur. Tetapi lebih memilih solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

(Fatkurrohman SIP MSi. Akademisi UGM, Peneliti di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 20 Januari 2017)