Ragam Editor : Ivan Aditya Kamis, 19 Januari 2017 / 06:57 WIB

Lawan Medsos dengan Medsos

SAAT ini banyak pihak merasa kelimpungan dengan berbagai manuver yang dilakukan banyak orang dalam dunia media sosial (medsos) seperti facebook, twitter, instagram, whatsapp (WA), BBM dan lainnya. Manuver yang dimaksud biasanya membawa misi tertentu, baik yang korporasi (kerja sama besar) atau tanpa disadari jadi akumulasi banyak orang (baca: viral). Lebih lagi pada bentuk postingan dan komentar dari akun-akun yang menyamar. Ditambah lagi masyarakat kita yang sangat mudah terprovokasi tanpa mau mengklarifikasi kebenarannya.

Sebenarnya komunikasi online sudah mulai marak sejak tahun 2000, namun baru 5 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Tercatat sampai puluhan juta warga kita yang menggunakan medsos, terutama setelah bisa diakses dari ponsel masing-masing. Bahkan saat ini terasa aneh bagi orang-orang yang tidak menggunakan medsos, karena trend kebanyakan orang sudah biasa menggunakan untuk berbagai keperluan. Seperti curhat, komunikasi publik, pencarian teman lama, kerja sama organisasi, urusan politik dan lainnya.

Mesin Efektif

Dahulunya penggunaan medsos hanya dianggap kerjaan iseng atau dianggap bukan kerjaan formal. Sehingga orang-orang yang sibuk bekerja punya alibi kuat tidak ber-medsos karena tidak ada waktu lagi. Bahkan pihak pemerintah pun belum banyak yang berinteraksi dengan masyarakat lewat medsos. Kebanyakan hanya memajang jalur komunikasi konvensional, seperti layanan telpon dan email instansi/perusahaan. Padahal umumnya masyarakat sudah menginginkan komunikasi langsung dengan mereka secara online dalam bentuk postingan dan komentar. Di sini terlihat ada yang gagap menghadapi fenomena ini. Apalagi fakta medsos menjadi mesin yang sangat efektif dalam manuver politik, baik oleh partai-partai maupun gerakan massa.

Satu sisi medsos merupakan kebutuhan sehari-hari bagi banyak orang. Namun penggunaan medsos yang didorong sebagai mesin politik dapat menjadi ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara. Maka timbul pertanyaan besar, bagaimana menanggulangi gelombang medsos yang sangat besar ini. Fakta yang terjadi adalah banyak instansi bersifat defensif, artinya baru menyampaikan klarifikasi apabila ada pernyataan publik yang dianggap merugikan.

Seharusnya pemerintah dan instansi juga aktif dalam bermedsos, bukan sekadar menempatkan 1-2 juru bicara online. Berikan keleluasaan aparat atau pegawainya untuk terjun dalam medsos dan memberikan pembelajaran secara massal. Biarkan mereka bergabung dengan jutaan akun dari berbagai asal, membaur dalam komunitas online. Lalu di saat waktu tertentu memberikan pencerahan atau klarifikasi ke publik menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan instansinya. Bilamana perlu akun resmi (humas) memberikan klarifikasi pada halhal krusial yang tidak bisa dijawab dengan gaya informal, misalnya terkait tudingan publik pada instansi/perusahaan.

Menempatkan Pasukan

Melawan medsos dengan aktif di dalam medsos adalah sangat efektif dibandingkan cara defensif dan protektif, seperti penyaringan media dan akun abal-abal. Cara aktif adalah menempatkan pasukan secara merata pada grup-grup yang aktif dan dalam jumlah yang besar. Ingat, satu orang bisa bergabung dengan puluhan sampai ratusan grup. Sebaiknya secara internal, instansi/- perusahaan memutuskan siapa saja yang bertugas membaur dan membangun komunikasi publik dengan medsos.

Dalam hal ini kita hargai orang-orang yang punya talenta khusus bidang komunikasi sosial. Berikan ruang dan kewenangan pada mereka ini untuk berekspresi dan membawa misi formal. Sementara itu para pimpinan juga perlu aktif dalam medsos, tetapi tidak harus tiap hari memberikan postingan/komentar, namun cukup sesekali saja menyapa warga. Apabila pihak formal sudah membaur bersama warga, maka manuver akun abal-abal dan berita hoax dapat disikapi rame-rame secara bijak. Masyarakat tidak mudah terprovokasi, karena 'narasumber' sudah berada di tengah-tengah mereka.

(Muhammad Kundarto SP MP. Dosen UPN Veteran Yogyakarta, sudah aktif menggunakan medsos sejak 1999. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 19 Januari 2017)