Ragam Editor : Ivan Aditya Jumat, 23 Desember 2016 / 11:29 WIB

Posisi Opisisi

SITUASI politik negeri kita saat ini berada pada kondisi yang amat sensitif, yang mengharuskan setiap orang bersikap bijak dalam menanggapi perkembangannya setiap hari. Sejak pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 seolah kekuatan politik nasional terbelah menjadi dua kutub yang berhadapan secara frontal. Pada awalnya polarisasi itu bermula dari Koalisi Merah Putih (KMP) berhadapan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), saat ini konstelasinya seolah-olah terdiri dari para ‘pengunjuk rasa’ di satu sisi, dan ‘pemerintah’ di sisi yang lain. Dalam konteks studi oposisi, seolah-olah pengunjuk rasa bertindak sebagai oposan, sedangkan pemerintah adalah pihak yang dioposisi. Mari kita melihat, apakah oposisi masih diperlukan dalam sistem politik kita? Siapa yang seharusnya menjadi oposisi, apa gunanya oposisi?

Satu hal yang perlu dicatat dalam rezim politik kita pascapilpres 2014 adalah rezim ini merupakan hasil pilpres secara langsung dari (hanya) dua calon presiden. Dengan selisih hasil perolehan suara sangat tipis, di bawah 10 %. Sehingga menciptakan perimbangan kekuatan yang relatif berimbang. Ini merupakan hasil proses pemilu yang paling demokratis, karena yang menang tidak memiliki suara yang cukup kuat untuk berlaku semena-mena (dibandingkan jika perolehan suara pada posisi 70% dengan 30% misalnya).

Tipisnya selisih perolehan tidak memungkinkan pemenang pilpres bertepuk dada secara membabi-buta. Alhamdulillah, pada perkembangannya Prabowo sebagai ‘komandan’ KMP bersikap sangat kooperatif dan supportif terhadap pemerintahan Jokowi. Walaupun sebagian partai pendukung KMP sudah beralih posisi menjadi pendukung pemerintah.

Jika KMP dianggap sebagai oposisi, karena kalah dalam pilpres, maka tindakannya selama ini sesuai dengan konsep oposisi ideal, yaitu berperan sebagai komplementaritas dari pemerintah, bukan sebagai rivalitas. Konsep ideal dari proses pemilihan (umum, maupun presiden) adalah kompetisi dan kontestasi. Yaitu berlomba dalam tampilan yang baik, bukan bersaing untuk saling menjatuhkan.

Di sisi lain, jika oposisi adalah merupakan kekuatan penyeimbang pemerintah, sebenarnya KMP bukanlah merupakan kelompok oposisi. Kalaupun masih ada yang meyakini bahwa KMP adalah oposan yang paling mungkin dalam pengertian pemerintahan nasional, karena Gerindra berada di luar kabinet. Sedangkan KMP yang pada awal terdiri dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, dan Partai Golkar. Belakangan PPP, PAN dan Golkar menyatakan keluar dari keanggotaan koalisi yang diawali dengan PPP pada Oktober 2014, disusul PAN pada September 2015 dan Golkar pada Januari 2016. Ketiga partai ini menyatakan mendukung pemerintah dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat yang kini menjadi Koalisi Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3). Lagi pula di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, beberapa gubernur, bupati dan walikota diduduki kader Gerindra ataupun kader partai pendukung KMP. Sehingga sangat aneh kalau masih saja ada orang yang mengatakan bahwa KMP ataupun Gerindra maupun PKS merupakan oposisi terhadap pemerintah. Karena kaderkader mereka juga adalah merupakan kepala pemerintahan daerah di banyak wilayah.

Kalau begitu siapa yang sesungguhnya dan sebaiknya berlaku sebagai oposisi dalam pengertian berperan sebagai penyeimbang pemerintahan? Apakah para ‘demonstran’ boleh dianggap sebagai oposan?

Jika visi dan tindakannya ditujukan untuk menyeimbangkan fungsi pemerintah supaya semakin adil dan bijak, bisa saja kasus ‘demonstran’ sesekali berperan sebagai oposisi. Akan tetapi kalau niatan dan tindakannya justru menekan dan memaksakan kehendak (apalagi berupaya makar) tentu saja kelakuan ini bukan termasuk sebagai perilaku oposisi dalam sistem politik nasional. Siapapun, dari kelompok manapun yang berseberangan dengan sejumlah tindakan pemerintah, yang ingin menawarkan program alternatif tandingan dalam rangka perbaikan, adalah oposisi yang diperlukan dalam sistem politik demokratis yang sehat. Ternyata.

(Prof Dr Tulus Warsito. Guru Besar Ilmu Politik, Ketua Program Doktor Politik Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Jumat 23 Desember 2016)