Ragam Editor : Ivan Aditya Kamis, 08 Desember 2016 / 21:13 WIB

Gempa

GEMPA tektonik kembali mengguncang Banda Aceh-Pidie Jaya, Rabu (7/12) pukul 05.03. Dalam analisis BMKG, gempa dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) telah membuat jatuhnya korban meninggal dan kerusakan bangunan serta sarana lainnya. Setelah gempa bumi yang berpusat di darat ini, beberapa kali gempa susulan sudah terjadi.

Kita pahami bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak di antara tiga lempeng : Lempeng Pasific, Indo-Australia dan Eurasia. Ketiga lempeng ini selalu bergerak dengan kecepatan dan arah berbeda, sehingga mungkin terjadi senggolan bahkan tubrukan. Akumulasi energi benturan batuan tektonik ini harus dilepaskan saat batuan patah. Pada saat lempeng patah inilah timbul peristiwa gempa. Artinya, peristiwa ini harus terjadi untuk mengamankan bumi dari sebuah ledakan besar.

Peristiwa gempa tidak harus disertai bencana gempa. Karena hakikatnya, gempa tidak membunuh orang. Namun melalui tiga mekanisme, peristiwa gempa yang terjadi bisa menjadi bencana gempa yang merusak. Pertama, bencana kuat sehingga merobohkan bangunan. Kedua, tanah longsor, menganga dan membahayakan permukiman dan ketiga ada tsunami.

Kita ketahui, berada di antara tiga lempengan dunia ini membuat Indonesia berada dalam ring of fire gempa. Di sisi lain, hampir duapertiga pendidikan Indonesia berdiam dan sewaktu-waktu bisa mengalami peristiwa terguncang gempa. Sementara, jumlah penduduk bertambah dan sebagian besar bangunan memiliki kerentanan tinggi terhadap guncangan gempa. Apalagi bangunan beton dan tembokan semakin populer dengan pelbagai kelebihan. Meski bangunan tersebut berat dan getas, sehingga sangat rentan diguncang gempa.

Pada tataran ini, penerapan konsep bangunan tahan gempa mengalami banyak kendala. Di antaranya (1) untuk bangunan teknis sudah ada peraturan agar lebih tahan gempa. Namun SDM di tingkat birokrasi pemerintahan sebagai pengawas penegakan aturan masih dirasa minim. (2) Bangunan non-teknis menyebar dari perkotaan hingga ke pelosok negeri yang jauh dari jangkauan hukum.

Padahal, hampir setiap saat terjadi peristiwa gempa dan hampir setiap tahun Indonesia mengalami bencana gempa. Terakhir yang terjadi Rabu pagi (kemarin), bencanan gempa di Pidie Jaya Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Energi gempa 6,4 SR sebenarnya termasuk dalam kategori sedang, namun hiposenter cukup dangkal 10 - 15 Km sehingga menyebabkan guncangan kuat di sekitar episenter. Intensitas guncangan bisa mencapai MMI VI hingga VII. Akibatnya banyak bangunan roboh.

Padahal sebetulnya, bangunan tahan gempa tidak akan roboh oleh MMI VII bahkan hingga IX sekalipun. Bila sekarang banyak bangunan teknis roboh, artinya, berarti masih banyak bangunan tersebut yang tidak tahan gempa. Jadi, jika ada korban terutama manusia, penyebabnya bukanlah gempa, namun bangunan yang tidak tahan gempa.

Hal ini tidak bisa dibiarkan lebih jauh. Perlu ada solusi yang harus mendapat perhatian serius serta dilakukan dengan benar. Pertama, sosialisasi bangunan tahan gempa harus terus digalakkan secara luas, sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat dan seterusnya dapat menjadi budaya. Kedua, perlu penegakan hukum lewat penegakan peraturan dan melakukan investigasi kerusakan bangunan teknis. Investigasi ini dilakukan untuk mencari, apakah kesalahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan atau penggunaannya. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan persuasif untuk bangunan non-teknis melalui peningkatan moral etika membangun. Selain juga meningkatkan kompetensi para mandor dan tukang dalam membangun bangunan rumah populer yang tahan gempa.

Ada harapan, melalui upaya menyeluruh dan sistematis semacam ini, bencana gempa diharapkan dapat diminimalisir bahkan dapat dihindari, walaupun peristiwa gempa termasuk gempa (besar) terjadi.

(Prof Sarwidi PhD. Pakar rekayasa kegempaan UII dan Anggota Badan Pengarah BNPB. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis 8 Desember 2016)