Ragam Editor : Ivan Aditya Rabu, 26 Oktober 2016 / 22:41 WIB

Pungli dan Kita

GEBRAKAN baru Presiden Joko Widodo. Saat menyerahkan sertifikat tanah di Solo beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi menyatakan bertekad memberantas pungli (pungutan liar). Pungli sekecil apa pun akan saya berantas, tegas Mantan Walikota Solo itu.

Pungli memang meresahkan dan menjengkelkan. Namun, pungli telah menjadi budaya. Kita sudah terbiasa memberi tip kepada seseorang yang membantu. Misalnya di hotel, tanpa berpikir panjang kita memberikan pecahan rupiah kepada penggantar. Kita seakan terhipnotis oleh ruang publik yang sudah sedemikian membenarkan praktek pungli. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah pungli bisa hilang dari ‘budaya’ bangsa? Bagaimana mengurai persoalan pelik ini?

Kemalasan Birokrasi

Membenarkan keburukan memang telah menjadi bagian dari tradisi bangsa. Karena keburukan dilakukan secara berulang dan simultan, maka ia kemudian menjadi sebuah ‘kebenaran’. Sebaliknya, kebenaran yang jarang dilakukan, bahkan seringkali diolok-olok, maka ia akan menjadi sebuah ‘keburukan’.

Demikian pula dengan pungli. Ia akan karena masyarakat membenarkan praktik ini. Mereka menganggap wajar jika seseorang yang telah membantunya mendapat imbalan. Bahkan, masyarakat menganggap imbalan itu tidak ada artinya jika ia harus kehilangan waktu untuk antre, menunggu proses, dan dokumen yang tak kunjung rampung karena sistem.

Maka jalan pintas untuk itu adalah memberikan sogokan kepada birokrat untuk memperlancar urusan. Uang pelicin ini bagi sebagian besar masyarakat adalah hal yang wajar dan biasa. Pembenaran keburukan inilah yang kemudian menjalar dalam ruang alam bawah sadar manusia. Manusia secara cepat dan tergerak dari pikiran memberikan uang pungli demi sebuah kelancaran dokumen. Mereka tidak lagi membaca aturan yang berlaku. Bagi mereka dokumen cepat selesai dan urusan beres lebih penting dan berharga daripada lembaran rupiah yang diberikan.

Oleh karena itu, pungli akan dapat hilang saat masyarakat melakukan lompatan besar. Artinya, alam pikir masyarakat perlu mendapat hentakan bahwa pungli adalah salah. Pungli hanya akan menyuburkan ruang ‘kemalasan’ birokrasi. Aparatur akan memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan uang tambahan. Aparatur pun menganggap itu adalah uang halal, karena masyarakat secara suka rela memberikan.

Hentakan itu kini sudah dipantik Presiden Jokowi. Presiden telah mendeklarasikan diri sebagai orang yang siap memerangi pungli. Pungli adalah sistem kerja instan yang telah merasuk dalam sumsum tulang dan darah masyarakat Indonesia. Sehingga sumsum tulang dan darah itu perlu dibersihkan dengan memasukkan banyak cairan yang membersihkan.

Salah satu ‘cairan’ yang dapat digunakan sebagai alat bersih-bersih adalah mendekonstruksi kemapanan. Masyarakat perlu sadar bahwa pungli adalah cikal bakar korupsi. Pungli menjadikan birokrasi tidak berdaya. Mereka hanya bekerja berdasarkan berapa banyak uang pungutan yang didapat.

Selain itu, masyarakat Indonesia perlu berani menyuarakan bahwa biaya tambahan atas nama apa pun merupakan kotor dan buruk. Masyarakat perlu menggerakkan kesadaran kolektif agar rencana besar ini berhasil.

Kesadaran Kolektif

Menurut Durkheim, kontak dan interaksi orang menghasilkan situasi, di mana pikiran para peserta tembus-menembus dan rembes-merembes. Terjadi suatu konpenetrasi kesadarankesadaran individual. Hasilnya adalah kesadaran kolektif yang melebihi jumlah total kesadaran individual. Karena pikiran, perasaan, dan perilaku masyarakat berbeda dan berlainan dari pikiran, perasaan, dan perilaku individu-individu. Fakta sosial harus diterangkan dengan fakta sosial lain, bukan dengan fakta psikologis atau hukum alam (KJ Veeger, 1985).

Pungli yang telah membudaya merupakan fakta sosial yang perlu dilawan dengan fakta sosial baru bahwa ia menjadikan bangsa ini tidak berdaya. Pungli menjadikan birokrasi malas dan mengajarkan masyarakat budaya instan dan pragmatis.

Pada akhirnya, memberantas pungli perlu dipahami dalam ‘pertarungan’ ide. Pasalnya, pungli telah lama ada di Nusantara dan telah dianggap biasa dan wajar. Dekonstruksi pemikiran dan menjejer fakta sosial terkait kelumpuhan bangsa akibat pungli perlu menjadi agenda pemerintah. Pemantik itu telah disulut oleh Presiden Jokowi. Tinggal kita berani dan siap berubah atau tidak.

(Benni Setiawan. Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta, Peneliti Maarif Institute. Artikel ini dimuat Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 25 Oktober 2016)