DIY Editor : Ivan Aditya Jumat, 12 Juli 2019 / 19:43 WIB

Alasan Akademisi Kehutanan Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

SLEMAN, KRJOGJA.com - Akademisi kehutanan yang tergabung dalam Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (Foretika) Jumat (12/7/2019) menyampaikan pernyataan sikap di Balairung UGM. Forum tersebut meminta DPR RI untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang dinilai belum memerlukan kajian intensif melibatkan banyak pihak.

Beberapa akademisi dari berbagai perguruan tinggi turut hadir dalam penyampaian sikap tersebut yakni UGM, IPB, Universitas Jambi, Universitas Mulawarman, Universitas Tadulako, Univeritas Tanjungpura dan Univeritas Muhammadiyah Palangkaraya.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM Dr. Budiadi, S.Hut mengungkap pihak akademisi selama ini belum dilibatkan dalam pembuatan RUU tersebut. Padahal menurut dia, seharusnya ada keterbukaan informasi publik yang dijunjung terkait perlunya kajian dari berbagai pihak termasuk di dalamnya akademisi bidang kehutanan.

“Kami (akademisi) merasa belum banyak dilibatkan, sangat berisiko apabila diberlakukan di saat ada proses transisi di DPR RI, sangat mengakawatirkan, sementara ini soal keputusan strategis membawa dampak jangka panjang,” ungkapnya pada wartawan.

Secara khusus Foretika juga meminta kepada presiden untuk meninjau ulang isi dari RUU tersebut termasuk pasal-pasal yang erat kaitan dengan pengelolaan hutan. “Kita tahu kinerja kita bidang kehutanan belum bagus, lahan kritis mencapai 14 juta hektar yang masuk dalam kawasan hutan, jangan sampai nantinya kawasan konservasi ada izin usaha kelola hutan dan pertanahan,” sambung dia.

Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Rinekso Soekmadi menambahkan, akademisi sebenarnya mengapresiasi upaya penyempuranan UU No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dituangkan dalam RUU Pertanahan. Namun RUU tersebut dinilai belum secara masimal memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

“RUU ini menyangkut banyak sektor termasuk kehutanan dan bukan hanya semata-mata persoalan tanah dan penguasaan lahan. Harusnya dibahas secara lebih menyeluruh dan mempertimbangkan banyak aspek penting. Kami meminta ditunda dulu pengesahannya,” tandas pria yang juga Ketua Foretika tersebut. (Fxh)