DIY Editor : Ivan Aditya Jumat, 12 Juli 2019 / 17:48 WIB

Anggota PPK Hilangkan Suara PPP Divonis Empat Bulan

SLEMAN, KRJOGJA.com - Majelis Hakim menjatuhkan vonis empat bulan penjara kepada anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Depok, Anita Ratna Dewi dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Jumat (12/07/2019). Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu dengan manipulasi perolehan suara. Kendati divonis bersalah namun terdakwa tidak wajib untuk menjalani kurungan penjara.

Ketua Majelis Hakim Suparna SH menegaskan terdakwa telah melanggar pasal pasal 551 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perma nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukuman Pidana. Sebagai anggota PPK, Anita Ratna Dewi telah melakukan kesengajaan hingga mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil pemilu wilayah Depok Sleman.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara selama empat bulan. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain  disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan delapan bulan berakhir,” tegas Suparna membacakan putusannya.

Hal yang memberatkan menurut majelis hakim, sebagai anggota PPK seharusnya terdakwa dapat menjadi panutan namun justru melakukan perbuatan melanggar hukum. Sedangkan yang meringankan yakni akibat perbuatan terdakwa telah dilakukan perbaikan dalam waktu sebagaimana ditentukan sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

“Menghukum pula terdakwa dengan denda sejumlah Rp 5.000.000. Dengan ketentuan apabila jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan tiga bulan,” kata Suparna dalam sidang tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.

Sementara itu ditemui usai sidang, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sleman HM Nasikhin mengaku kecewa atas keputusan majelis hakim. Antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan putusan vonis yang dijatuhkan majelis hakim terdapat hal yang menurutnya justru menimbulkan tanda tanya.

“Kami berpijak JPU memakai pasal 551 (Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), dua tahun kurungan dan Rp 24.000.000 denda. Tetapi dalam tuntutan kemarin ternyata yang disampaikan hanya tiga bulan (penjara) dan denda Rp 5.000.000. Sekarang diputuskan majelis hakim empat bulan (penjara), masa percobaan tanpa ditahanan. Ini yang lucu di sini,” jelasnya.

Nasikhin menyatakan tak mempermasalahkan suara yang hilang akhirnya kembali lagi. Namun ia menegaskan upaya hukum yang dilakukan PPP selama persidangan yakni lebih sebagai bentuk komitmen dalam menjaga marwah partai. “Jika persoalan-persoalan seperti ini terjadi pada pemilu 2024, bagaimana demokrasi kita bisa jujur dan adil,” tegas Nasikhin.

Terkait adanya dugaan suap dari pihak lain terhadap Anita Ratna Dewi sehingga menghilangkan suara PPP, Nasikhin mengungkapkan saat ini partainya tengah berkoordinasi untuk kembali menempuh jalur hukum. Melalui kuasa hukum Alouvie Ridhya Mustafa SH, pihaknya tengah mengumpulkan bukti untuk diajukan sebagai laporan ke Kepolisian.

Kasus hilangnya suara PPP ini terungkap setelah dilakukan penghitungan suara hasil Pemilu Legislatif (Pileg) tingkat Kabupaten Sleman. Saat itu saksi dari PPP dan beberapa partai lain keberatan karena terjadi perbedaan antara hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dengan kabupaten.

Untuk PPP sendiri setidaknya 1.508 suara dinyatakan hilang dan dari hasil penelusuran ternyata ribuan suara itu dialihkan ke salah satu parpol. Hasil klarifikasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu diketahui beralihnya suara PPP ke parpol lain akibat ulah terdakwa.

Saat proses ini masuk dalam ranah hukum, Anita Ratna Dewi justru menghilang. Sejak kasusnya ditingkatkan ke penyidikan bahkan bergulir meja pengadilan hingga vonis, Anita Ratna Dewi tak pernah nampak sekalipun menghadiri persidangan. (Van)