DIY Editor : Danar Widiyanto Kamis, 11 Juli 2019 / 18:20 WIB

Karena Pasal UU MD3, DPD Merasa Dikerjai DPR RI

YOGYA, KRJOGJA.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi mendapat kewenangan baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (raperda) dan peraturan daerah (perda). Namun, Pasal 249 ayat (1) huruf j UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua UU Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) mendapat beragam tanggapan pro dan kontra dari DPD yang kaget dengan adanya kewenangan tersebut. 

Anggota DPD RI Daerah Pilih (Dapil) DIY Cholid Mahmud menilai, satu pasal dalam UU MD3 itu dinilai sebagai upaya DPR "mengerjai" DPD RI. Menurut dia, pasal 249 tersebut sebelumnya belum ada dalam pembahasan bersama antara DPR dengan DPD. 

"Pasal ini baru, yang belum pernah ada sebelumnya di mana parlemen mengevaluasi Perda. Saat pasal ini diberikan kepada DPR, pembahasan pasal ini tidak melibatkan DPD,” ungkap Cholid di sela FGD di Kantor DPD RI perwakilan DIY, Kamis (11/7/2019). 

Cholid menyatakan tak setuju dengan adanya pasal dalm UU MD3 tersebut lantaran terkesan hanya membuat agar DPD tak mengganggu kinerja DPR. “Ini kan dengan kata lain, DPD bukan mengusulkan atau meminta pasal itu dimasukkan dalam UU MD3 tapi kemudian, DPD seperti diberi kesibukan baru atau mainan baru agar tidak menyibukkan DPR,” imbuh dia. 

Menurut Cholid, adanya pasal tersebut malah membuat peran DPD di daerah menjadi tereduksi. DPD RI pun kini mencari formula yang tepat dalam menjalankan kewenangannya sesuai pasal dalam UU MD3 itu. 

“DPD membentuk Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) untuk mencari formulasi jangan sampai DPD RI menjadi alat negara yang menekan daerah karena tugas utamanya sebagai wakil daerah untuk memperjuangkan ke pusat. Ada beberapa tugas yang diwacanakan yakni membatalkan Perda atau Raperda, mendampingi DPRD dalam membuat Perda dan Raperda serta rekomendasi Presiden dan DPR untuk mengubah UU yang dianggap menyulitkan daerah. 

"Kayaknya kita mau yang rekomendasi itu. Jadi bukan pihak yang membatalkan Perda atau Raperda, tapi juga bukan dalam mendampingi DPRD membahas Perda atau Raperda,” pungkas Cholid. (Fxh)