Jateng Editor : Agus Sigit Kamis, 11 Juli 2019 / 22:11 WIB

Pemkab Sukoharjo Ajukan Enam Raperda

SUKOHARJO, KRjogja.com - Pemkab Sukoharjo mengajukan sebanyak enam rancangan peraturan daerah (raperda). Pengajuan disampaikan melalui nota pengatar bupati dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Sukoharjo, Kamis (11/7).

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, enam raperda yang disampaikan yakni, Pertama, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, Kedua, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Ketiga, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Keempat, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Kelima, Raperda tentang Tanda Daftar Gudang, Keenam, Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar.

“Raperda yang diajukan tersebut karena dalam perkembangan regulasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Kondisi tersebut seperti terjadi pada Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembangunan Desa. Raperda tersebut diajukan untuk dicabut karena dalam perkembangan regulasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selain itu juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hal sama terjadi pada pengajuan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam perkembangannya regulasi yang mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Bupati menjelaskan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan diajukan karena sesuai Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola satuan pendidikan dari tingkat jenjang TK, SD dan SMP. Sedangkan kewenangan SMA/SMK berada pada pemerintah provinsi. (Mam)