Jateng Editor : Agus Sigit Kamis, 11 Juli 2019 / 23:10 WIB

Serap Aspirasi Hukum, MPR Gandeng UNS Gelar FGD

SOLO, KRJOGJA.com - Masih banyak yang mengatakan di negara kita belum berhasil mewujudkan hukum sebagai panglima. Sementara di sana-sini beredar rumor adanya kriminalisasi hukum. Semua itu menjadi persoalan serius yang harus dicari akar persoalannya agar ke depan keadilan hukum dirasakan semua rakyat.

Harus diakui penerapan hukum hingga kini masih sering menjadi anekdot, karena hukum belum menjadi panglima, jelas Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI, Rully Chairul Anwar usai membuka Focus Group Discussion (FGD) penegakan hukum. FGD digelar kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di hotel Aston, Kamis (11/7).

Para pencari keadilan seluruh warga  negara menginginkan hukum tidak tebang pilih. Hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Menurut Rully Chairul semua itu anekdot dan tetap menjadi isu, karena persoalannya belum selesai. Padahal pasal-padal sudah baik diatur dan undang undang sudah cukup lengkap. Walau pun ada yang mengatakan masih ada yang perlu disempurnakan seperti tipikor dan KUHP.

Dijelaskan Lembaga Pengkajian MPR menggelar FGD terkait soal wewenang dan tanggung jawab Presiden dalam sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di sejumlah daerah. MPR ingin menyerap kearifan lokal  terkait itu untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden atau DPR dan pimpinan partai.

Muncul pertanyaan menarik apakah Presiden punya kewenangan bila ada penerapan hukum tidak adil. Rully Chairul mencontohkan dulu Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah memerintahkan Kapolri untuk menangkap pelaku terkait kasus century. Apakah ini intervensi. Tidak karena ingin segera menuntaskan sebelum peradikan. " Yang tidak bisa diintervensi amar keputusan peradilan," tuturnya. (Qom)