DIY Editor : Ivan Aditya Selasa, 09 Juli 2019 / 02:18 WIB

Surat Pemberitahuan Pengosongan Lahan Tambak Diterbitkan

KULONPROGO, KRJOGJA.com - Surat pemberitahuan perihal pengosongan lahan tambak udang di selatan Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kecamatan Temon diterbitkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo. Ditandatangani Wakil Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo Jumat (05/07/2019) dan diedarkan kepada para petambak sejak Senin (08/07/2019) bersamaan dengan pemasangan banner pengumuman yang dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) , Pol Airut dan pihak-pihak terkait.

Surat bernomor 523/3352 tersebut menyebutkan lima poin untuk dipatuhi pengusaha tambak yang masih tebar benih udang di kolam-kolam tambak sekitar bandara. Poin pertama, kolam tambak yang sampai diterbitkannya surat ini sudah kosong akan segera diratakan mulai pekan kedua Juli atau minggu ini. Pada poin kedua, tambak yang masih beroperasi dan sudah masuk masa panen dilarang melakukan tebar benih udang.

Poin ketiga, petambak yang masih proses produksi ditunggu sampai panen maksimal 30 Oktober 2019. Poin ke empat, seluruh kolam tambak yang sudah kosong pasca panen akan diratakan.

Poin terakhir, apabila sampai batas waktu yakni akhir Oktober, tambak masih beroperasi, pelaku budidaya tambak terkait akan dikenakan sanksi pidana sesuai UU Nomor 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo, nomor 1/2012 tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo 2012-2023.

Ir Sudarna MMA Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulonprogo menjelaskan  ini merupakan tindak lanjut rencana pembangunan sabuk hijau untuk mitigasi bencana tsunami di sepanjang Pantai Glagah sampai Pantai Congot atau selatan YIA. "Berdasar pendataan, jumlah tambak udang di selatan YIA sekitar 120 unit. Dari jumlah itu, 23 di antaranya, kini sudah dalam keadaan kosong. Ini data terakhir saat pendataan dua minggu lalu," ungkapnya.

Terpisah, Wabup Sutedjo menyatakan prinsipnya pemerintah tidak akan menyengsarakan petambak. Proses penggusuran diupayakan menggunakan cara humanis untuk menghindari konflik.

"Nanti ada tahapannya, bagi yang tambaknya sudah kosong segera diratakan. Tambak yang masih ada udang ditunggu sampai panen dan tidak boleh nebar lagi. Lalu kita ratakan," kata Sutedjo sembari menambahkan, terhadap nasib petambak pasca digusur, akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menemukan solusi.

Opsi pemindahan ke lokasi lain bisa saja dilakukan, dengan catatan petambak perlu melengkapi legalitas usaha, sebab petambak di selatan bandara tidak berizin, dan melanggar peraturan RTRW Kulonprogo.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati SE menjelaskan, sesuai rekomendasi pihaknya terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018, petambak udang bisa direlokasi di kawasan Pantai Trisik. Ini telah disampaikan pula oleh mantan Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo dan jajaran terutama DKP.

"Bila luasan lahan relokasi tidak memenuhi seluruh penambak, otoritas terkait diminta merundingkan tanpa mencederai asas keadilan. Saya menyarankan kepada pentambak yang memiliki banyak tambak bisa dikurangi. Kalau bisa, mengutamakan penduduk lokal yang punya usaha di situ," katanya. (Rul/Wid)