DIY Editor : Ivan Aditya Selasa, 09 Juli 2019 / 05:13 WIB

Pemanfaatan Danais Harus Sesuai Aspirasi Masyarakat

KULONPROGO, KRJOGJA.com - Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas program dan kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan DIY agar berdasar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat di semua bidang dengan ciri fisik, budaya dan karakter masyarakat Yogyakarta. Disamping itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan kalurahan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.

Hal itu dikatakan juru bicara panitia khusus (Pansus) pembahas Raperda tentang Kelembagaan Pemerintah Kalurahan Kalis Gatot Raharjo ketika membacakan pendapat akhir Pansus dalam rapat paripurna (Rapur) DPRD di gedung dewan setempat, Senin (08/07/2019). Rapur dipimpin ketua DPRD Akhid Nuryati SE tersebut beragendakan penandatanganan persetujuan bersama atas dua Raperda.

Selain persetujuan atas Raperda tentang Kelmbagaan Pemerintah Kalurahan juga dilakukan persetujuan atas Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.  Dalam Rapur tersebut, Pansus dan tujuh fraksi menyetujui kedua raperda untuk ditetapkan menjadi perda.

Gatot menambahkan, untuk pelaksanaan Perda mendatang, dimana pemerintah desa akan berubah menjadi pemerintah kalurahan diharapkan segera dilakukan sosialisasi serentak ke seluruh pemerintah desa, lembaga dan masyarakat. Dengan harapan seluruh lapisan masyarakat memahami esensi Perda. “Selain itu harus dilaksanakan peningkatan SDM di tingkat pelaksana,” ucap Gatot.

Dalam pendapat akhir bupati yang dibacakan Wakil Bupati Drs H Sutedjo menyatakan, sebagai tindak lanjut dari Perda Istimewa DIY Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kelembagaan desa dalam raperda berubah menjadi kalurahan. Konsekuensinya, adalah  perubahan nomenklatur nama dalam jabatan dalam pemerintahan desa menjadi nomenklatur kalurahan.

Menurut Sutedjo, pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan dapat langsung dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang merupakan penjabaran dari urusan keistimewaan yang ditugaskan. “Secara garis besar, pengaturan raperda ini memuat kewenangan kalurahan, organisasi pemerintah kalurahan dimana penjabaran mengenai kewenangan dan organisasi kalurahan akan diatur dengan peraturan bupati (Perbup) dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. (Wid)