DIY Editor : Ivan Aditya Senin, 08 Juli 2019 / 21:21 WIB

DPR Minta Danais Tekan Kemiskinan DIY

YOGYA, KRJOGJA.com - Tim pemantau dana otonomi khusus DPR RI menggelar agenda pengawalan persidangan V dana keistimewaan (danais) ke kantor Pemda DIY Senin (8/7/2019). Penyaluran dana hingga ke tingkat bawah dan fokus pengentasan kemiskinan jadi sasaran evaluasi dana yang diterima sejak 2012 lalu.

Salah satu anggota tim yang juga perwakilan DIY Esti Wijayanti mengharapkan danais bisa disalurkan hingga tingkat desa. Menurut dia, sisi perekonomian bisa berkembang dari desa dan mengurangi angka rasio gini di DIY yang mencapai 0,422.

“Yang kami lihat selama ini mengisyaratkan seperti tidak ada trasnparansi penggunaan Danais. Dulu sempat ada pasal yang mengatur itu, namun sepertinya pasal itu dihilangkan. Adanya keterlibatan masyarakat dan anggota dewan dalam penyusunan rencana dan penggunaan danais akan menghadirkan sinkronisasi program yang dibiayai danais maupun APBD,” ungkap Esti.

Ketua Tim Pemantau sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkap hingga saat ini jumlah Danais yang mencapai Rp 1,2 trilyun mampu terserap hingga 96 persen. Namun, angka kemiskinan masyarakat DIY masih berada di atas rata-rata nasional.

“Terlebih lagi sejak diberikan pada 2012 lalu jumlahnya meningkat dari Rp500 miliar, tahun ini DIY menerima Rp1,2 triliun dengan tingkat penggunaan hingga 96 persen. Kami minta penggunaan danais lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi kreatif dan kerakyatan yang mampu menjadi area peningkatan ekonomi,” ungkap Fadli.

Sekda DIY Gatot Saptadi tak menampik selama ini memang penyusunan dan penggunaan Danais belum maksimal melibatkan DPRD maupun masyarakat. Namun mulai tahun 2019 ini Pemda DIY mulai merintis penyaluran Danais ke tingkat kabupaten dengan program Bantuan Khusus Keuangan (BKK) yang dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten/Kota dan terikat dengan berita acara.

“Saat ini dari lima kabupaten/kota, baru dua Gunungkidul dan Kulonprogo yang sudah mendapatkan masing-masing Rp150 juta dan Rp70 juta. Sedangkan tiga lainnya anggaran disalurkan namun dengan syarat kuasa pemegang anggaran (KPA) masih provinsi. Tahun depan kita duplikasi BKK untuk kabupaten lainnya dengan melihat tingkat kebutuhan masing-masing daerah. Namun yang perlu diperhatikan, Danais tidak bisa digunakan untuk pengentasan kemiskinan langsung seperti bantuan langsung tunai tetapi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat,” tandas Gatot. (Fxh)