Jateng Editor : Agus Sigit Senin, 08 Juli 2019 / 18:32 WIB

Kontraktor DPRD Purbalingga Bantah Salahi Kontrak

PURBALINGGA, KRjogja.com - Kontraktor pelaksana pembangunan Gedung DPRD Purbalingga tahap kedua tahun 2018 mengklaim semua pelaksanaan pekerjaan sesuai petunjuk pelaksanaan yang ditentukan. Sekalipun terdapat addendum, sudah dikonsultasikan dengan konsultan pengawas, Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Purbalingga dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) Purbalingga.

"Proyek gedung DPRD sudah diserahterimakan tahap satu pada 19 November 2018. Lalu pada bulan Desember tahun yang sama ada temuan BPK. Tindaklanjut temuan BPK dan denda keterlambatan sudah diselesaikan," tutur Kontraktor pelaksana, M Fauzan kepada wartawan Senin siang (8/7/2019).

Fauzan mengaku heran karena komplain dari pimpinan dan anggota DPRD justru disampaikan setelah proyek sudah diserahterimakan. Apalagi ada ancaman akan dilaporkan kepada BPK dengan dugaan adanya fisik ada yang tidak sesuai spesifikasi.

"Kalau sudah serahterima dan semua pihak terkait sudah mengetahui dan menandatangai, maka sebenarnya sudah jelas,” ujarnya.

Mengenai tudingan Badan Anggaran DPRD yang menyebutkan pihaknya tidak melaksanakan sesuai spek terkait bagian plafon depan yang ambrol, Fauzan mengaku dalam spek atau gambar tidak ada hanger. Karenanya disangga dengan kawat. Mungkin karena jarak terlalu panjang antara plafon dengan pangkal kawat dan terkena angin,  terjadi gangguan dan patah lalu ambrol.

"Kami juga sudah siap jika harus dipasang hanger. Seperti pada puluhan bagian lainnya yang sebelumnya tidak ada hanger, kami beri hanger, meski di gambar tidak ada,” tambahnya.

Kepala DPUPR Purbalingga Sigit Subroto menyebutkan, pihaknya akan segera merapatkan soal temuan kondisi fisik di gedung DPRD itu. Jika sudah melihat gambar dan diperlukan adanya beberapa perlakuan, maka sisa dana yang masih ada milik kontraktor di pemeirntah, akan digunakan untuk membenahi itu.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan gedung baru DPRD di Jalan S Parman diduga tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan pemerintah. Beberapa bagian bangunan itu dinilai tidak sempurna. Bagian plafon yang pemasangannya tidak rapi dan ditemukan pula beberapa bagian tembok yang sudah retak.

"Bahkan eternit (plafon) bagian teras bangunan sudah ambrol," tutur Ketua DPRD, Tongat saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan gedung DPRD itu, Rabu siang (3/7) lalu.

Tongat menegaskan, pihaknya meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melakukan pengecekan ulang untuk memastikkan pelaksana proyek pembangunan memenuhi spesifikasinya. Tongat mengancam bila pembangunan gedung itu tidak sesuai spek, pihaknya akan melaporkan kepada BPK agar diaudit. (Rus)