Jateng Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 27 Juni 2019 / 18:40 WIB

Identitas Penolak Imunisasi Dipublikasi

KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Identitas penolak imunisasi bayi dan anak bakal disiarkan. Mereka diminta menanggung sendiri risiko terkena penyakit menular karena upaya pendekatan persuasif oleh pemerintah sudah final.

“Bupati minta identitas penolak imunisasi di publish. Beliau mengatakan tidak perlu banyak konsep dan teori. Langsung saja kunjungi ke rumahnya. Jika menolak, sampaikan bahwa pemerintah tak mau menanggung jika terjadi sesuatu. Tanggung jawab bukan beban kita. Berbagai upaya sosialisasi dan pendekatan sudah dilakukan. Dengan di publish biar diketahui bahwa ia sendiri yang menolak imunisasi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Cucuk Heru Kusumo kepada wartawan usai pembentukan pokja antisipasi penolakan imunisasi di ruang podang 1 kantor bupati, Rabu (26/6).

Data by name dan by addres penolak imunisasi tercatat di DKK. Pada 2017, jumlah penolak kampanye imunisasi measles dan rubela (MR) mencapai 3.215 kasus atau 1,6 persen dari total jumlah sasaran program. Pada 2018, penolakan imunisasi pada bayi mencapai 159 kasus. Di tahun tersebut, penolakan campak, DT dan Td pada bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) terjadi di 549 sekolah. Pada 2017, kejadian luar biasa (KLB)penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) pada 2017 sebanyak sembilan penderita dengan satu meninggal dunia. Sedangkan di 2018, terjadi lima kasus.  

“Kami sudah memetakan wilayah merah penolakan. Satu desa di Jatiyoso dan dua kelurahan di Tawangmangu.  Setelah ditelusuri, mereka memiliki ikatan dan meyakini hal yang sama terkait imunisasi. Informasi tak terpercaya di media sosial ikut membangun keyakinan itu,” katanya.

DKK menjadwalkan home visit ke keluarga penolak imunisasi mulai pekan depan. Kegiatan itu akan dibalut gerakan masyarakat sehat (Germas) di 17 kecamatan. Petugas DKK juga menyiapkan perangkat administratif dan teknis.“Jika tetap menolak, pernyataan dituangkan secara tertulis. Namun jika akhirnya menerima, petugas akan langsung memberi imunisasi pada bayi dan anak,” katanya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengaku siap mengunjungi 3.200 keluarga penolak imunisasi. Ia ingin membujuk dan mengetahui alasan penolakan. “Sesulit apapun. Mereka itu manusia. Pasti bisa diajak bicara. Tak masalah sampai 3 ribu orang. Ini menggugah saya bekerja keras,” katanya.

Setahu dirinya, kasus penolakan imunisasi di Karanganyar termasuk tertinggi di Jawa Tengah. Mengenai publikasi identitas penolak imunisasi, bertujuan membentengi lingkungan dari penyebaran penyakit. “Lingkungan supaya tahu. Biar bisa waspada. Soalnya, sudah terjadi kasus kematian karena tertular. Aturan terlalu longgar juga tidak bagus. Terlalu lama jika disosialisasi,” katanya. (Lim)