Jateng Editor : Tomi sudjatmiko Selasa, 25 Juni 2019 / 17:28 WIB

Pemutihan Denda PBB Diperpanjang, Begini Maksudnya

SOLO, KRJOGJA.com - Pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula hanya diberlakukan selama satu bulan sepanjang  Juni, diperpanjang hingga 31 Agustus depan. Selain berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, perpanjangan penghapusan denda PBB juga memberikan kesempatan kepada wajib pajak melunasi kewajibannya agar tak terbenam dalam tunggakan yang semakin membengkak bahkan nyaris tak terbayarkan.

Selama hampir satu bulan kebijakan pemutihan denda PBB diberlakukan, ungkap Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah (DPPKAD), Yosca Herman Soedrajat, menjawab wartawan di Balaikota, Selasa (25/6), memperoleh respon positif dari para penunggak PBB. Dari sebanyak 51.634 wajib pajak  yang menunggak dengan nominal Rp 23,2 miliar, 60 persen diantaranya telah mengajukan permohonan pemutihan denda PBB.

Berkaca dari respon seperti itu, kesadaran masyarakat melunasi kewajibannya, terbilang cukup tinggi. Kalaupun kemudian mereka memiliki tunggakan PBB, sebagian disebabkan akumulasi denda yang semakin besar, bahkan kemungkinan nyaris tak terbayarkan, teeutama wajib PBB yang menunggak hingga beberapa tahun. Sedangkan nominal denda, tambah Yosca, sesuai ketentuan sebesar 2 persen per bulan. 

Karena itu, Yosca menjelaskan pembebasan denda sangat berarti bagi wajib pajak, sebab mereka hanya berkewajiban melunasi PBB sesuai yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Yosca menyebut, pemutihan denda sebenarnyalebih diarahkan pada pembaruan data wajib pajak yang diproyeksikan rampung pada tahun 2020 depan. Selama ini, data wajib PBB bercampur aduk tanpa pembedaan. Padahal, wajib PBB seharusnya terkategorikan dalam tiga kelompok, masing-masing fasilitas umum, seperti sekolah, taman cerdas,  tempat ibadah, dan lain-lain, lalu fasilitas publik yang dalam fungsi menghasilkan pendapatan, serta wajib pajak murni. Khusus untuk fasilitas publik yang memang difungsikan untuk kepentingan masyarakat yang selama ini masih terkena PBB nantinya akan dibebaskan. (Hut)