Gaya Hidup Editor : Danar Widiyanto Sabtu, 22 Juni 2019 / 05:10 WIB

Rancangan UU Transportasi Online Mendesak Dibuat

MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk segera menyusun undang-undang (uu) sebagai dasar hukum menata angkutan dalam jaringan (online).

Sekretaris Jenderal MTI, Harya S Dillon (Koko) dalam keterangannya kepada media mengungkapkan studi telah menunjukkan bahwa angkutan online roda-dua  kini difungsikan sebagai feeder moda raya seperti Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, BRT Trans Jakarta dan MRT.

Namun, dalam pelaksanaannya transportasi ini belum dapat terintegrasi secara sistematis karena belum diatur UU.

“Saat ini, meskipun belum masuk dalam UU, sudah ada preseden dari Permenhub No.118 tahun 2018 yang mengatur angkutan online roda empat. Peraturan ini kami nilai cukup baik karena telah mencakup standar pelayanan, kewenangan penetapan tarif, pedoman pemberian promosi, dan sanksi administrasi yang tegas. Langkah tersebut sudah tepat dalam menjaga agar kompetisi sehat sehingga bernilai tambah bagi konsumen dan pengemudi,” kata dia, Jumat (21/6/2019).

Undang-undang juga diperlukan sebagai dasar hukum kehadiran negara dalam mewujudkan persaingan sehat demi kesejahteraan konsumen dan pengemudi transportasi online.

Namun, dia meminta pemerintah harus tetap memprioritaskan moda raya seperti MRT, LRT, dan Busway sebagai tulang punggung transportasi perkotaan.

Dia menjelaskan, penataan angkutan online terkait dengan integrasi moda transportasi publik harus dilakukan melalui regulasi.  Ini meski masih banyak kekurangan dalam angkutan roda dua.

“Kita sering lupa bahwa sebeluma ada aplikasi, angkutan roda-dua sudah beroperasi di luar regulasi. Teknologi telah membuka peluang untuk meregulasi secara efektif. Sangatlah tepat apabila aplikasi online digunakan sebagi pintu masuk regulasi dan pengawasan. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Undang-undang nantinya,” tutupnya.(*)