DIY Editor : Ivan Aditya Jumat, 21 Juni 2019 / 08:15 WIB

Perbup Diubah, Bantuan Kesehatan dan Pendidikan Naik

SLEMAN, KRJOGJA.com - Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS) telah diubah. Besaran bantuan untuk bidang kesehatan, pendidikan dan sosial telah dinaikkan. Untuk bantuan kesehatan, khususnya bagi korban bencana alam maksimal Rp 20 juta. Sedangkan untuk bidang pendidikan dari maksimal Rp 3 juta telah dinaikkan maksimal menjadi Rp 7,5 juta setiap pemohon.

Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Sleman, Hendra Adi SH MH, Rabu (19/6), menjelaskan berdasarkan Perbup No 40.1 Tahun 2017 tentang JPS, besaran JPS bidang kesehatan diberikan paling banyak Rp 5 juta dan bidang pendidikan Rp 3 juta. Namun setelah diubah, yaitu Perbup No 14 Tahun 2019 tentang JPS, untuk bidang kesehatan dibagi menjadi beberapa ketentuan mulai dari rawat inap hingga bantuan bencana alam.

”Dulu hanya menyebut bidang kesehatan maksimal bantuan Rp 5 juta. Sedangkan sekarang ini, untuk rawat inap tetap Rp 5 juta. Tapi ada tambahan ketentuan lain untuk korban bencana alam yang rawat inap maksimal Rp 20 juta dan lainnya,” jelas Hendra.

Bidang pendidikan ada kenaikan yang cukup signifikan. Dalam perbup sebelumnya, bantuan maksimal Rp 3 juta. Namun dalam aturan yang baru, anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah paling banyak Rp 5 juta, anak keluarga miskin lulusan SMA atau sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi maksimal Rp 7,5 juta. Kemudian anak keluarga miskin yang kuliah di perguruan tinggi berprestasi paling banyak Rp 7,5 per semester dan paling banyak 6 semester.

”Dengan perbup yang baru ini ada perubahan yang signifikan. Kalau dulu hanya menyebut bidang pendidikan maksimal Rp 3 juta. Tapi sekarang dibagi beberapa kreteria, termasuk besaran biayanya juga bervariasi,” terangnya.

Sementara untuk bidang sosial juga telah diubah. Terutama jangkauan penerima bantuan bidang sosial diperluas. Hal itu untuk menjangkau persoalan di masyarakat yang perlu mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

Untuk proses permohonan JPS juga telah diubah. Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar. (Sni)