Jateng Editor : Danar Widiyanto Kamis, 20 Juni 2019 / 18:30 WIB

Kades Ponggok Bantah Ada Uang Pengkondisian Aparat dan LSM Rp 295 Juta

KLATEN, KRJOGJA.com - Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono membantah tudingan melakukan penyelewengan dana BUMDes. Selain itu, ia juga membantah adanya dana untuk pengkondisian aparat penegak hukum dan LSM sebesar hampir Rp 295 juta, yang ditayangkan dalam layar slide proyektor saat musyawarah desa.

Dikonfirmasi KRJOGJA.com di Balai Desa Ponggok, Rabu (19/6/2019) Junaedi Mulyono mengatakan, tidak ada pemaparan yang menunjukkan rincian dana pengkondisian aparat tersebut. “Itu tidak ada. Itu nanti materi hukum, itu ngga ada, yang bikin siapa yang moto siapa, nanti kalau disebarkan ya UU IT kena,” kata Junaedi Mulyono.

Sedangkan pada hari yang sama, puluhan warga menyampaikan aspirasi ke Polsek Polanharjo terkait dana pengkondisian aparat tersebut.

Kanit Reskrim Aiptu Marsito, mewakili Kapolres Klaten AKBP Aries Andhi, membenarkan telah menerima laporan. “Menyampaikan aspirasi, setebal ini,baru saya pelajari,” kata Aiptu Marsito, saat ditemui di Mapolsek Polanharjo.

Edhi Santoso Aribowo warga Gatak, Delanggu didampingi puluhan warga Ponggok melaporkan hal tersebut ke Polsek Polanharjo. Warga juga membentangkan pamflet dari karton betuliskan “Warga Ponggok Menggugat, Kembalikan Kekayaan Desa, dan Stop Pencintraan”.

Menurut Edhi, saat Musdes, peserta sempat memotret slide layar monitor yang maparkan pengeluaran dana bersumebr dari BUMDes, untuk pengkondisian aparat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Pemaparan itu juga disaksikan seluruh peserta.

Disebutkan dalam laporan ke polisi, ada empat LSM masing-masing sebesar Rp 50 juta, Rp 35 juta, Rp 30 juta, dan Rp 50 juta. Sedangkan untuk aparat juga disebutkan sintansi secara ranci dengan jumlah nominal. Yakni Rp 25 juta, Rp 15 juta, Rp 30 juta, Rp 30 juta dan Rp 30 juta. “Tampilanya cukup bisa dibaca, dan slide itu disaksikan seluruh peserta Musdes. Selama ini warga Ponggok takut untuk melapor,” kata Edhi Santoso Aribowo.

Di sisi lain, terkait pembelian asset tanah yang disertifikatkan atas nama pribadi Junaedi Mulyono dan juga nama Direktur BUMDes Joko Winarno, Kades Ponggok menjelaskan, hal itu hanya pinjam nama saja, namun tetap milik BUMDes.

Tahun 2016 membeli beberapa bidang tanah. Dikarenakan saat itu BUMDes belum berbadan hukum, akhirnya rapat dengan BPD dan disertai berita acara, sertifikat dengan pinjam nama Juanedi Mulyono dan Joko Winarno. “Ada berita acara dan notulen rapatnya juga,” kata Kades Ponggok.

Apakah tanah itu sekarang sudah dibalik nama, Junaedi Mulyono mengatakan tanah masih atas nama pribadi, namun sudah diserahkan ke notaris untuk proses balik nama. Proses sudah dilakukan sejak tahun 2017, namun sampai sekarang belum selesai.

“Notaris  tanya ke BPN, kalau diatasnamakan BUMDes bagaimana. Waktu kepala BPN yang dulu okay. Katanya mau ditanyakan ke pusat dulu, sesuai nggak regulasinya seperti apa. BPN kan belum siap, diatasnamakan siapa, karena sekarang kepala BPN ganti ya kita nunggu lagi,” jelas Kades Ponggok pula.

Terkait dugaan hutang pribadi bernilai miliaran rupiah yang diduga tidak prosedural dan tanpa agunan, Juanedi Mulyono menyatakan jika itu adalah pengeluaraan proyek-proyek swakelola BUMDes yang meminjam nama pribadinya. Namun demikian ia mengakui ada hutang secara pribadi, yang jumlahnya hanya sekitar Rp 400 juta. Ia juga tidak membantah jika hutang itu tidak memakai agunan, namun sudah ada kesepakatan tenggang waktu pengembalian.

“Saya ada juga sih pinjaman pribadi, ada sedikit, tidak pakai agunan, Rp 400 juta atau berapa gitu. Ada perjanjian akan mengembalikan sekian bulan. Kesepakatan ada bendahara, badan pengawas juga mengetahui,” jelas Kades Ponggok pula.(Sit)