Jateng Editor : Ivan Aditya Rabu, 19 Juni 2019 / 13:33 WIB

Zonasi PPDB Dinilai Sebagai Kebijakan Pembodohan

PURWOREJO, KRJOGJA.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menerapkan sistim zonasi dinilai sebagai sebuah bentuk kebijakan pembodohan. Mengingat para calon peserta didik baru tidak bisa leluasa memilih sekolah sesuai yang diinginkan. Bahkan calon siswa berpotensi yang berdomisili di daerah pinggiran, akan kesulitan ketika akan bersekolah di sekolah unggulan yang berada di luar zona tempat tinggalnya.

“Ini bentuk pembodohan, calon siswa yang berdomisili di luar zona akan kesulitan ketika ingin bersekolah di sekolah yang dinilai unggul. Sedang kualitas sekolah di Kabupaten Purworejo belum merata,” kata Ketua DPRD Purworejo Ir Luhur Pambudi Mulyono MM, Rabu (19/06/2019).

Di Purworejo dari 43 SMP Negeri yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan, dinilai baru sekitar empat SMP yang menjadi incaran para calon peserta didik dan orangtua karena sekolah ini dinilai telah memiliki kualitas yang lebih baik. Keempat sekolah itu menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Purworejo Sukmo Widi Harwanto SH, SMP Negeri 1, SMP 2 dan SMP 4 di Kecamatan Purworejo, serta SMP Negeri 3 di Kecamatan Kutoarjo. SMP Negeri 1, 2, dan 4 zonasinya hanya Kecamatan Purworejo, Kaligesing, dan Banyurip. “Ini merupakan zona satu,” jelas Sukmo Widi.

Dengan system zinasi ini menurut Luhur Pambudi, calon siswa yang berada di luar zona satu akan kesulitan ketika ingin bersekolah di SMP Negeri 1, 2, dan 4. ”Secara tidak langung  zonasi mengarah pada pembodohan, karena calon siswa dibatasi dalam memilih sekolah,” tandasnya. (Nar)