DIY Editor : Agus Sigit Kamis, 13 Juni 2019 / 14:35 WIB

Waspada! Gendol Dikeruk Terus = Beri 'Jalan Tol' Awan Panas Merapi

YOGYA, KRJOGJA.com - Komisi A DPRD DIY Kamis (13/6/2019) menggelar rapat terbuka bersama Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) DIY dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY membahas kondisi terkini Gunung Merapi. Beberapa hal penting dibicarakan dalam rapat yang dilaksanakan di ruang kerja Komisi A sepanjang siang hari tadi.

Kepala BPPTKG DIY, Hanik Humaida mengungkap saat ini Merapi berada dalam karakter Tipe Merapi, yakni adanya pertumbuhan kubah lava, guguran dan tidak adanya letusan eksplosif. Status menurut Hanik masih berada di level II Waspada dengan jarak aman 3 kilometer.

“Mungkin ini dinilai fase erupsi terlama Merapi dengan berstatus waspada. Padahal di tahun 1998 lalu sudah pernah status waspada hingga 18 bulan. Saat ini kita berada di fase tipe Merapi yakni ditandai adanya pertumbuhan kubah lava, guguran dan tidak ada eksplosif, namun memang jauh lebih rendah intensitasnya daripada tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Suasana rapat terbuka Komisi A terkait perkembangan Merapi (Harminanto)

Meski demikian, masyarakat tetap diminta waspada kedepan untuk menghadapi karakter Merapi yang dapat berubah sesuai ciri khas gunung yang memang dikenal aktif ini. Terlebih menurut Hanik ada kegiatan pertambangan pasir di sepanjang sungai berhulu di Merapi khususnya Gendol yang menjadi arah bukaan kawah tenggara.

“Perlu dipertimbangkan juga, kalau (aliran Gendol) dikeruk terus pasirnya, seperti memberi jalan tol pada awan panas, tidak ada penghalangnya. Untuk penambangan, mungkin berdasar teori awan panas ada ‘jalan tol’ tanpa halangan maka jarak luncur bisa lebih jauh dari perkiraan. Saat ini jarak aman masih kami tetapkan 3 kilometer karena luncuran rata-rata masih 1 kilometer dari puncak, tapi harapannya itu jadi pertimbangan dewan untuk memberikan masukan,” sambung dia.

Sementara menanggapi adanya masukan BPPTKG tersebut, Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto mengatakan pihaknya mendukung adanya kajian lebih lanjut bersama Pemda DIY terkait kegiatan pertambangan di alur sungai sekitar Merapi. Komisi A akan meminta Satuan Polisi Pamong Praja untuk berkoordinasi menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPPTKG.

“Saya kira rekomendasi BPPTKG harus dilaksanakan karena ini menyangkut nyawa masyarakat tentu saja. Masukan tadi penting, kami sampaikan pada Satuan Pol PP dalam hal ini yang punya kewenangan penegakan perda untuk berkomunikasi dan Pemda mengundang BPPTKG untuk menyusun kajian termasuk kemungkinan untuk mengevaluasi penambangan di alur sungai sekitar Merapi,” tandas dia. (Fxh)