Jateng Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 13 Juni 2019 / 16:10 WIB

Jelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Penyekatan tak Dibutuhkan

KARANGANYAR, KRJOGJA.com - Polres Karanganyar memakai pendekatan persuasif untuk mencegah massa berangkat ke Jakarta jelang putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, ratusan personel kepolisian disiapkan menjaga kondusivitas di daerah jika situasi memanas.

“Pada prinsipnya, Karanganyar tetap melaksanakan kegiatan seperti biasa. Memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kita mempersiapkan stand by on call personel kurang lebih 2/3 kekuatan di sini,” kata Kapolres Karanganyar AKBP Catur Gatot Efendi kepada KRJOGJA.com usai memimpin apel konsolidasi operasi ketupat candi 2019 dan persiapan PAM sidang perselisihan hasil pemilu (PHPU) di halaman Mapolres, Kamis (13/6).

Dia menyadari massa di Karanganyar dari kalangan simpatisan dan peserta unjuk rasa cukup besar sehingga melakukan pendekatan ke simpul massa pada jauh-jauh hari sebelum putusan sengketa Pilpres.

"Menyiapkan upaya preventif. Supaya masyarakat Karanganyar tidak ada yang berangkat ke sana. Bagi kelompok-kelompok yang memiliki santri, silakan beraktivitas seperti biasa untuk mencerdaskan. Jangan terpengaruh provokasi yang akan berangkat ke Jakarta,” katanya.

Kapolres mengaku menemui sejumlah tokoh pentolah Ormas dengan membawa misi tersebut. Ditanya terkait tindakan penyekatan di wilayah perbatasan untuk mencegah pergerakan massa, Kapolres mengatakan hal itu kurang perlu.  

“Saya kira, masyarakat di sini sudah dewasa. Silakan masyarakat bekerja seperti biasa. Tidak diperlukan penyekatan di perbatasan,” katanya. (Lim)