DIY Editor : Ivan Aditya Kamis, 13 Juni 2019 / 11:13 WIB

Kawasan Pedestrian di Wilayah Sumbu Filosofi

YOGYA, KRJOGJA.com - Menghadapi rencana ujicoba/simulasi kawasan pedestrian kawasan Malioboro, para pedagang dan pengusaha Malioboro berharap ada jaminan rencana tersebut berdampak lebih baik serta lebih mensejahterakan masyarakat.

Jangan sampai justru sebaliknya, wisatawan menjadi enggan berkunjung ke Malioboro karena aksesnya sulit sehingga merugikan para pedagang kalilima (PKL), pengusaha serta masyarakat yang tinggal di kawasan Malioboro. “Jangan sampai rencana itu justru menjadikan kemunduran bagi industri pariwisata di kawasan Malioboro,” kata Ketua Lembaga Komunitas Kawasan Malioboro Rudiarto.

Rudiarto juga usul agar ujicoba dilakukan secara bertahap. Misalnya pada momen tertentu seperti malam hari sambil menyiapkan infrastruktur di kawasan penyangga Malioboro. Jadi tidak dilakukan selama 24 jam penuh agar dampak sosial, ekonomi, budaya dan lalu lintas dapat ditekan. Apalagi budaya masyarakat di Indonesia masih enggan berbelanja jika aksesnya tidak mudah.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Ekwanto menyatakan, proses penataan PKL masih berjalan hingga akhir 2019. Teknis penataan tersebut masih dikoordinasikan antara para pengusaha atau pemilik toko di sepanjang Malioboro bersama para PKL.

“Penataan masih berproses. Kawasan pedestrian Malioboro digadhang-gadhang menjadi kawasan yang merespons penetapan sumbu filosofi sebagai warisan budaya dunia yang tengah diajukan ke UNESCO saat ini. Jika berhasil, berarti ketentuanketentuan internasional terkait hal itu harus ditaati oleh Pemda DIY agar tidak dicabut,” papar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo.

Budi Wibowo menjelaskan, yang diusulkan adalah sumbu filosofi yang terbentang dari Panggung Krapyak, Kraton Yogyakarta hingga Tugu Pal Putih, tetapi tidak hanya sebatas pada garis namun lebih kepada delinasi. Konsekuensinya mereka yang hidup di dalam garis delinasi ini harus betul-betul menjaga warisan budaya itu.

“Tidak hanya sebatas pada fisik bendanya yang dibenahi, tetapi nonkebendaan pun harus dibenahi seperti tingkat kesehatan, kebudayaan, pendidikan, kebersihan, infrastruktur, manajemen lalu lintas dan sebagainya,” katanya.

Pemda DIY sangat berharap penataan kawasan pedestrian Malioboro betul-betul bisa menjadi contoh pengelolaan kawasan satuan ruang strategis keistimewaan DIY lainnya. Diakuinya hal ini sangat berat dan tidak gampang semisal untuk menjaga infrastruktur, penataan jalur pedestrian, penataan PKL, kebersihan, kesehatan, penataan papan nama dan sebagainya sehingga harus dikelola sebuah UPT secara khusus.

“Kami benar-benar akan menampakkan kultur Yogyakarta di kawasan Malioboro yang orientasinya benar-benar pada pelayanan publik. Jadi bagaimana masyarakat berkunjung ke Malioboro nyaman apalagi tinggal di sana, ini tujuannya,” tegas Budi. (Ria/Dhi/Ira)