DIY Editor : Ivan Aditya Rabu, 12 Juni 2019 / 14:39 WIB

Berkas Perkara Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tanah Diserahkan ke Jaksa Peneliti

YOGYA, KRJOGJA.com - Berkas penyidikan perkara dugaan penyimpangan pengadaan tanah Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas nama tersangka NS (61) warga Kalasan diserahkan ke jaksa peneliti. Hal itu untuk melihat kelengkapan formil dan materiil perkarab dimaksud.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DIY Jefferdian SH MH didampingi Kasi Penyidikan Ashari Kurniawan SH MH, Rabu (12/6) mengungkapkan, tim penyidik telah menyelesaikan proses pemberkasan kasus dugaan pengadaan tanah untuk tersangka NS. Selanjutnya kemarin siang, berkas diserahkan ke jaksa peneliti.

"Hari ini kami serahkan ke jaksa peneliti. Nanti jaksa peneliti mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan penelitian dan mengecek kelengkapan formil dan materiil berkas perkara. Kalau dianggap kurang akan dikembalikan untuk dilengkapi," ungkapnya.

Dengan lengkapnya berkas perkara ini, menunjukan bahwa penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap para saksi maupun tersangka. Dalam proses penyelidikan ada sekitar 39 orang yang dimintai keterangan.

"Tersangka sendiri kami periksa pada puasa kemarin. Kalau berkas perkara nanti sudah dinyatakan P21 (lengkap), perkara segera tahap dua yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke jaksa penuntut umum," terangnya.

Sedangkan untuk tersangka AR, masih menunggu proses pemberkasan. Dalam waktu dekat, berkas juga segera diserahkan ke jaksa penelitian. "Berkas tersangka AR masih dalam pemberkasan. Kalau sudah selesai, juga kami serahkan," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, tim penyidik Kejati DIY telah menetapkan dua tersangka yaitu, AR (56) warga Bantul selaku mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPMRP Kemendikbud dan NS selaku penjual tanah. Kasus ini bermula pada tahun 2013, Kemendikbud mencari tanah untuk UPT BPMRP. Kemudian tersangka NS menawari tanah seluas sekitar 7.000 di wilayah Kalasan ke UPT BPMRP.

Setelah dibentuk tim, akhirnya disepakati trasaksi jual beli tanah dengan harga Rp 5,9 miliar. Bahkan UPT BPMRP telah membayar ke tersangka NS. Ternyata setelah ditunggu-tunggu, tanah tersebut tidak bisa disertifikat menjadi milik UPT BPMRP. Hal itu dikarenakan ada surat putusan Peninjauan Kembali (PK) yang menerangkan, bahwa tanah tersebut bukan milik tersangka NS. (Sni)