DIY Editor : Ivan Aditya Rabu, 12 Juni 2019 / 12:15 WIB

Kesempatan Pilih Sekolah di Zona 1 Diperluas

YOGYA, KRJOGJA.com - Setelah menuai banyak protes masyarakat, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY merevisi Petunjuk Teknis (Juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/- SMK DIY Tahun 2019. Revisi dilakukan pada bagian lampiran, di mana calon peserta didik masuk zona 1 di tiga sekolah berdasarkan desa atau kelurahan tempat domisilinya.

Berbeda dengan sebelum revisi, hanya masuk di zona satu satu sekolah. Revisi Juknis yang ditandatangani Kepala Disdikpora DIY, Drs Kadarmata Baskara Aji, 10 Juni 2018, telah beredar di kalangan masyarakat, Selasa (11/06/2019). Aturan Juknis, relatif tidak berubah, di mana kuota prestasi tetap 5 persen, pindah orangtua 5 persen dan kuota zonasi 90 persen. Yang berubah pada lampiran yang menunjukkan pembagian zona 1 SMApilihan.

Baskara Aji ketika dikonfirmasi KR, Selasa (11/6) membenarkan adanya revisi dalam Juknis. Namun perubahan tidak terlalu banyak, hanya zonasinya saja yang diperluas. Sehingga calon siswa bisa memilih sampai tiga sekolah.

Adanya perubahan dan penyempurnaan Juknis setelah setelah adanya masukan sejumlah pihak. Salah satu masukan tersebut adalah perluasan zonasi, karena sebagian masyarakat belum siap untuk penerapan zonasi penuh. Revisi Juknis dapat diunduh di website dikpora.jogjaprov.go.id/web/download.

Dengan revisi ini, kata Baksara Aji, masyarakat khususnya orangtua dan calon siswa tidak perlu terlalu khawatir. Karena mereka tetap memiliki kesempatan untuk memilih tiga sekolah sesuai dengan zona yang sudah ditentukan.

Contoh, calon peserta didik baru yang berdomisili di Kelurahan Bausasran, jika sebelum revisi hanya bisa memilih SMAN 3 Yogyakarta, maka setelah perubahan Juknis, bisa memilih SMAN 6 Yogyakarta dan SMAN 10 Yogyakarta. Atau, calon yang berdomisili di Desa Sidorejo Godean yang semula hanya bisa mendaftar di SMAN 1 Minggir Sleman, kini bisa pula memilih ke SMAN 1 Godean Sleman dan SMAN 1 Sedayu Bantul.

Menurut Baskara Aji, dengan pilihan sekolah di zona 1 ditambah, maka siswa dan orang tua harus hati-hati dalam menentukan pilihan. Baik saat mengambil jalur zonasi maupun prestasi. Jika tidak hatihati, peluang mendapatkan sekolah bisa lenyap. Karena itu, Juknis harus dicermati secara detail.

Dalam Juknis disebutkan, untuk jalur zonasi, penentuan urutan seleksi didasarkan pada, pertama zonasi sesuai nomor induk kependudukan (NIK), kedua prioritas pilihan, ketiga nilai Ujian Nasional (UN) dan keempat pendaftar lebih awal. Sedangkan penentuan urutan di jalur prestasi berbeda, yakni pertama nilai UN, kedua prioritas pilihan, ketiga pendaftar lebih awal.

Untuk jalur pindah tugas orangtua, penentuan urutan seleksi, pertama, prioritas pilihan, kedua nilai UN, ketiga pendaftar lebih awal. Jika ternyata peluang diterima menipis, atau tidak masuk dalam kuota, calon peserta didik baru bisa mengubah pilihan. Dalam Juknis disebutkan, calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai satu hari sebelum tanggal penutupan pendaftaran pukul 23.59 WIB.

Ditambahkan Baskara Aji, sesuai dengan ketentuan yang ada (Permendikbud), daya tampung jalur prestasi paling banyak 5 persen dari daya tampung sekolah. Calon peserta didik yang ingin masuk jalur prestasi ini, harus memiliki nilai Ujian Nasional sekurang-kurangnya 320. Mengingat persaingan di jalur prestasi ini cukup ketat, bagi mereka yang memutuskan memilih jalur prestasi, sebaiknya harus memastikan kalau nilainya benar-benar aman.

”Sesuai ketentuan yang ada, daya tampung untuk jalur prestasi maksimal 5 persen dari daya tampung di suatu sekolah. Jadi tidak mungkin lebih dari 5 persen. Oleh karena itu, bagi mereka yang memutuskan memilih jalur prestasi harus benar-benar mempertimbangkan secara cermat dan matang,”jelas Baskara Aji.

Menurut Baskara Aji, selama ini pihaknya terbuka tentang berbagai masukan berkaitan dengan PPDB. Bahkan, sebagai bentuk keseriusan dari hal itu, pihaknya juga membuka Posko Pengaduan di Disdikpora DIY. Termasuk bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi secara detail soal PPDB zonasi.

”Kalau soal sosialisasi terkait dengan PPDB zonasi saya kira relatif tidak ada masalah. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi informasi, sosialisasi akan lebih mudah untuk dilakukan,”ujar Baskara Aji. (Ria/M-3)