DIY Editor : Danar Widiyanto Minggu, 09 Juni 2019 / 14:20 WIB

Kemenhub Akan Proses Hukum Pelanggar Balon Udara Liar

SLEMAN, KRJOGJA.com - Kasubdit Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI Rudi Richardo, mengatakan ikut prihatin adanya balon udara yang dapat mengganggu penerbangan. Pasalnya balon tersebut melintas di wilayah udara pererbangan .

"Terkait pengoperasian balon udara, kami dari penerbangan agak prihatin karena banyaknya balon udara yang dapat terlihat dari pesawat, balon itu melintas di wilayah udara dapat membahayakan penerbangan," kata Rudi kepada wartawan di Bandara Adisucipto, Minggu (09/06/2019).

Menurutnya, tidak sedikit laporan pilot yang melihat balon udara lepas di wilayah tertentu. Padahal Kementrian Perhubungan telah keluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) tentang tata cara pengoperasian balon udara.

" Hari ini kami akan koordinasi dengan kepolisian ditempat kejadian yang banyak beroperasi balon udara, agar ada persamaan persepsi dalam rangka penegakan hukum, seperti di Wonosobo," tambahnya.

Aturan yang dikeluarkan pada prinsipnya untuk menghindari potensi-potensi bahaya. Karena berkaca kasus kasus sebelumnya, Ada rumah yang terbakar, ada anak yang jadi korban, area pengoperasian yang luas ada kejadian yang sampai menganggu penerbangan.

" Kami berharap proses penegakan hukum, pelanggaran, kelalaian, atau kesengajaan, dapat dilakukan penegakan hukum secara tepat," tuturnya.

Ada asas hukum umum dan hukum khusus untuk memberi sanksi kepada mereka yang kedapatan melanggar aturan. Dalam hal hukum umum, disamakan persepsi hukum dengan pihak polisi, jika masuk kawasan keselamatan operasi penerbangan, pasal 421 uu 1/2009 tentang Penerbangan, ancaman hukuman 3 tahun penjara. (Ive)