DIY Editor : Agus Sigit Sabtu, 01 Juni 2019 / 22:24 WIB

UGM Susun Rancangan Peraturan Pencegahan - Penanganan Kekerasan Seksual

YOGYA, KRJogja.com – Kasus kekerasan yang menimpa Agni yang menyita perhatian public dan media membuat UGM introspeksi. Universitas menyadari belum memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang sistemik dan komprehensif. Untuk  itulah Rektor membentuk tim untuk merumuskan peraturan rektor yang dapat menjadi basis hukum dalam melalukan tindakan preventif dan kuratif terhadap masalah kekerasan seksual yang terjadi antarcivitas universitas  baik dosen,  mahasiswa ataupun  tenaga tendik di dalam pelaksanaan Tri Dharma Universitas (pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

Tim Perumus Kebijakan Prof Dr Muhadjir Muhammad Darwin MPA mengemukakan hal tersebut kepada KR online, Sabtu (1/6). Rancangan Peraturan Rektor telah disampaikan kepada Rektor UGM Prof Ir  Panut Mulyono  DEng, Rabu (29/5) di ruang kerjanya. Anggota tim lain ialah Prof. Dr Faturochman MA,  Prof dr Ova Emilia MMed ED PhD SpOG(K),  Dr Wening Udasmoro SS MHum DEA. Kemudian Sri Wiyanti Eddyono SH LLM (HR) PhD, Dr Poppy Sulistyaning Winanti SIP MPP, Tri Hayuning Tyas SPsi MA. Selanjutnya Dr Ir Aswati Mindaryani MSc.  Sedang Tim Teknis Legal Drafter ialah Laras Susanti SH LLM,  Muhammad Fatahilah Akbar SH  LLM.

Kini, lanjutnya, UGM telah menyusun Rancangan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Rancangan Peraturan Rektor disusun sekitar  enam bulan melalui proses diskusi internal, workshop dengan pelbagai pakar. Mereka yang terlibat, sebut Muhadjir adalah dari  Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Universitas Sebelas Maret, Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) UGM. Juga dilakukan  pembahasan kritis dengan perwakilan mahasiswa serta penerimaan masukan dari Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY).

“Bahan yang digunakan untuk menyusun adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal dan buku yang menunjang bahan hukum primer,” jelasnya. Selanjutnya bahan hukum tersier berupa kamus bahasa maupun kamus hukum.

Menurut Guru Besar Fisipol UGM tersebut, secara substantif, Rancangan Peraturan Rektor ini mengatur tujuh ruang lingkup: Jenis Kekerasan Seksual; Sistem Pelayanan Terpadu; Pelayanan Korban Penanganan Korban; Penanganan Pelaku; Kelembagaan, dan; Pendanaan.  Pengaturan terpadu tersebut ditujukan untuk pencegahan dan penanganan yang berdasarkan atas perlindungan atas hak asasi manusia secara independen, imparsial, berintegritas, dan berkelanjutan.

Disebutkan,  ada beberapa  hal penting dalam draft peraruran rector. Pertama, definisi kekerasan seksual yang sesuai dengan konvensi international tentang kekerasan terhadap perempuan (CEDAW), dan dengan draft RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kedua, adopsi universitas terhadap kebijakan nasional pengarusutamaan gender. Selanjutnya, aka nada pembentukan beberapa institusi baru untuk tujuan pencegahan dan penganggulangan kekerasan seksual: UPT, Komite Etik, dan Gender Vocal Point.
“Terakhir, perumusan SOP untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Berikut alternatif sanksi bagi pelaku, dan pemberian layanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual,” ujarnya. (Fsy)