Jateng Editor : Ivan Aditya Jumat, 24 Mei 2019 / 11:16 WIB

Kejari Sukoharjo Luncurkan Jaga Desa

SUKOHARJO, KRJOGJA.com - Penggunaan dana desa di 150 desa di Sukoharjo semakin mendapat pengawasan ketat dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo. Kejari Sukoharjo meluncurkan program Jaga Desa. Program tersebut berupa pendampingan terhadap pemerintah desa agar pada saat menggunakan dana desa tidak melakukan penyimpangan.

Kepala Kejari Sukoharjo Tatang Agus Valleyantono, Jumat (24/05/2019) mengatakan, pengawasan terhadap penggunaan dana desa memang sudah sejak lama dilakukan oleh kejaksaan. Namun dalam hal ini Kejari Sukoharjo akan semakin ketat melalui program Jaga Desa. Petugas akan dilibatkan untuk mengawasi 150 desa di Sukoharjo. Pemerintah desa wajib menaati semua aturan dan tidak boleh melakukan penyimpangan.

Untuk pelaksanaan program Jaga Desa pihak Kejari Sukoharjo masih menunggu langkah terlebih dahulu dari desa. Hingga sekarang masih banyak desa belum menyelesaikan penyusunan APBDes. Selain itu juga menunggu kesiapan lainnya dari Pemkab Sukoharjo.

“Nanti setelah pemerintah desa menyelesaikan APBDes dan dana desa turun maka akan langsung dilakukan pengawasan oleh Kejari Sukoharjo. Petugas akan diterjunkan memberikan pendampingan langsung,” ujarnya.

Kejari Sukoharjo sekarang sudah menyatakan kesiapannya menjalankan program Jaga Desa. Namun dalam pelaksanaanya masih terkendala dari pemerintah desa. Karena itu Kejari Sukoharjo memilih menunggu semua terselesaikan terlebih dahulu khususnya berkaitan dengan APBDes.

Pengawasan terhadap pemerintah desa dalam penggunaan dana desa dianggap penting. Tatang menjelaskan, masing masing desa mendapatkan kucuran dana dari pemerintah sangat besar. Apabila tidak diawasi maka dikhawatirkan bisa terjadi kerawanan penyimpangan.

“Dihitung rata rata saja satu desa mendapat dana desa sekitar Rp 750 juta. Jika dikalikan 150 desa di Sukoharjo maka nilainya sudah mencapai Rp 112 miliar. Dana itu sangat besar dan perlu pendampingan,” lanjutnya.

Tatang menambahkan, pendampingan akan diberikan mulai perencanaan, penggunaan dana, cara pelaporan, dan lainnya. Kejari akan bersinergi dengan petugas pendamping dana desa yang sudah ada. Pihaknya berharap, pemerintah desa segera menyelesaikan APBDes.

“Kalau APBDes-nya belum selesai disusun kejaksaan belum bisa memberikan pendampingan karena di desa sendiri program juga belum jalan,” lanjutnya. (Mam)