DIY Editor : Tomi sudjatmiko Jumat, 24 Mei 2019 / 13:06 WIB

Beras Ilegal Beredar, TPID DIY Intensifkan Pengawasan

YOGYA, KRJOGJA.com - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY semakin mengintensifkan pengawasan khususnya terhadap kualitas dan jalur distribusi komoditas bahan pangan di DIY jelang Lebaran 2019. Diperketatnya pengawasan tersebut setelah ditemukannya beras ilegal atau tanpa izin di Gunungkidul belum lama ini sehingga akan ditelusuri lebih lanjut agar tidak
merugikan dan tetap membuat aman serta nyaman konsumen.

Kepala Biro Administrasi, Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, TPID DIY
melibatkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dan bertanggungjawab terkait kualitas mutu bahan pangan. 

"Kita sudah menyampaikan bahwa konsumsi beras mereka sebenarnya untuk kebutuhan lokal sudah tercukupi dengan produknya. Yang jadi pertanyaan, ketika beras ilegal alias yang tidak berizin ini masuk ke Gunungkidul dari mana dan untuk siapa.
Hal inilah yang masih kita selidiki dan analisis ke depannya," paparnya di Bangsal Kepatihan, Kamis (23/5).

Made mengaku telah berkoordinasi dengan TPID kabupaten khususnya Gunungkidul dan produksi utama padinya sangat mencukupi terutama untuk konsumsi masyarakat setempat. Selain itu, petani padi di
Gunungkidul juga tidak menjual hasil produksi berasnya kepada Bulog Divre DIY karena harga belinya terlalu rendah sehingga
dikonsumsi petani sendiri.

"Kami sudah pastikan komoditas beras itu pasokannya melimpah, bahkan di Bulog Divre DIY pun dilaporkan sangat mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DIY. Jika ada beras yang tidak mengantongi izin resmi karena untuk mendapatkan beras di DIY sangat mudah, ini harus kita telusuri bersama," tandas Made.

TPID sendiri mempunyai kajian untuk menjaga volatile food seperti beras, telur ayam, daging ayam, gula pasir, tepung terigu dan
sebagainya terutama dari sisi rantai pasokannya. Sebab jika rantai pasokan terlalu panjang, harganya akan mahal. "Kita akan
pastikan kualitas dan keamanan komoditas bahan pangan sekaligus rantai pasokannya," imbuh Made.

Sementara Kadisperindag DIY Aris Riyanta mengharapkan beras kemasan yang dijual ke masyarakat DIY harus sesuai dengan peraturan dan lebelnya harus dilaporkan perizinannya. Hal ini untuk mengetahui kualitas dan menjamin keamanan produk beras kemasan tersebut. 

"Munculnya beras ilegal di Gunungkidul ini karena masih kurangnya pemahaman para pelaku usaha yang belum sampai kesana. Jadi kita akan tindaklanjuti dan edukasi kembali karena kita menginginkan yang dibeli oleh konsumen yakin keamanannya dan legal,"
tegasnya. (Ira)