Jateng Editor : Tomi sudjatmiko Kamis, 23 Mei 2019 / 10:09 WIB

Didorong, Peningkatan Sosial Bersumber Dana Desa

KARANGANYAR ,KRJOGJA.com  -Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) mendorong penggunaan Dana Desa (DD) dalam upaya mewujudkan kemandirian sosial dan perbaikan sikap masyarakat. Bantuan keuangan dari pemerintah pusat tersebut potensial mengurai problem sosial.

Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa Direktorat Pemberdayaan MasyarakatDesa Ditjen PPMD Kemendes PDTT), Suhandani kepada wartawan di sela Sosialisasi Penggunaan Dana Desa Mendukung Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat Desa di Karanganyar, Rabu (22/5). Dalam kesempatan itu, pemerintah di lima desa di Karanganyar menandatangani naskah kerjasama antardesa antara Desa Rempoah Kecamatan Baturaden, Banyumas dan Desa Papahan, Tasikmadu.

“Permasalahan desa, bisa dicari solusinya. Dana Desa merupakan modal yang bisa digunakan. Misalnya ada kelompok masyarakat yang berantem, maka kita bisa melerainya. Undang tokoh agama, masyarakat dan kepolisian untuk memotivasinya. Bikin pelatihan produktif. Solusi tidak hanya diujung saja, melainkan berkesinambungan. Ini bagian dari revolusi mental,” katanya.

Paradigma penggunaan Dana Desa dari semula membiayai infrastruktur, diharapkan bergeser ke realisasi program prioritas. Meskipun prioritas itu pada perbaikan sikap masyarakat dan kemandirian sosial. Pemerintah pusat menyadari persoalan desa kompleks. Sehingga, bantuan keuangan tersebut potensial dapat mengurainya.

“Terpenting ada perencanaan kegiatan bersumber Dana Desa,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah desa memaksimalkan tata kelola BUMDes. Pendapatan dari usaha tersebut bisa membantu desa memenuhi kebutuhan di luar tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Didorong pula inovasi kerjasama dengan BUMDes desa tetangga.

“Misalnya satu desa ingin mengekspor pinang ke luar negeri. Cari bahan baku dari desa lain. Dengan BUMDes yang dimiliki, tentu akan lebih dipercaya. Terlebih, bisa langsung ke petani sehingga memotong beban rantai ekonomi,” katanya.

Sementara itu Staff Kementerian Desa RI, Luluk Nur Hamidah mengingatkan pentingnya seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengelolaan Dana Desa. Menurutnya, mereka dapat memberikan saran pembiayaan bersumber Dana Desa.

“Selain infrastruktur, Dana Desa dapat membangun SDM lebih baik. Membawa kesejahteraan ekonomi di desa, memfasilitasi layanan sosial dasar hingga pencegahan stunting,” katanya.

Ia mengimbau BPD selaku pengemban aspirasi masyarakat, agar lebih berperan. Terkait BUMDes, Luluk menyarankan pegiatnya menggunakan media online untuk memperluas jaringan.

“Desa digital menjadi perhatian kita karena jangkauan lebih luas. Di Karanganyar, berkesempatan besar memenuhinya. Apalagi, bupati berkomitmen bagus dalam regulasinya,” katanya. (Lim)