DIY Editor : Agus Sigit Jumat, 07 Desember 2018 / 18:55 WIB

Rektor UGM Akui 'Slow Respon' Kasus Perkosaan Mahasiswi

YOGYA, KRJOGJA.com - Pimpinan UGM menyampaikan pernyataan resmi terkait kasus dugaan pelecehan seksual pada kegiatan KKN-PPM UGM 2017 (Kasus Agni). Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono MEng DEng kepada wartawan mengatakan, berdasar temuan dari tim investigasi independen yang dibentuk UGM, dapat disimpulkan telah terjadi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa KKN kepada mahasiswa KKN lain di sub-unit 2 Nasiri, Kabupaten Seram Barat, Provinsi Maluku pada periode KKN Juli-Agustus 2017.

UGM mengakui telah terjadi kelambanan dalam merespons peristiwa ini dan UGM meminfa maaf atas kelambanan yang terjadi. "Kelambanan ini telah berdampak serius secara psikologi, finansial dan akademik pada terduga penyintas dan terduga pelaku," terang Rektor kepada wartawan saat jumpa pers di Ruang Sidang Pimpinan Rektorat UGM, Jumat (7/12). UGM juga menyadari masih adanya budaya menyalahkan korban (blaming the victim) dan budaya ini berdampak pada lambatnya pemenuhan hak-hak korban.

Menurut Rektor, UGM telah melakukan sejumlah langkah strategis. Antara lain membatalkan dan menarik terduga pelaku dari keikutsertaannya dalam program KKN-PPM periode Juli-Agustus 2017. Kemudian membentuk tim fact finding yang bekerja di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Pengabdian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Membentuk Tim Evaluasi KKN (tim investigasi independen) yang bekerja sejak April-Juli 2018. "Tim investigasi independen ini memperkuat dan memperdalam temuan tim fact finding," kata Rektor.

Langkah selanjutnya, UGM juga membentuk tim etik yang saat ini sedang bekerja untuk membuat rekomendasi kepada pimpinan universitas tentang penyelesaian kasus dugaan pelecehan seksual yang bersifat kompleks ini. Lalu membentuk Tim Penyusun Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Pelecehan Seksual UGM. "UGM memahami kejadian ini secara mendalam dan belajar dari kesalahan untuk memperbaiki kehidupan kampus yang nir kekerasan," ujar Rektor.

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni UGM Dr Paripurna menambahkan, dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus termasuk pemberian sanksi, pimpinan universitas tidak bisa melakukan sendiri, sehingga menunggu rekomendasi dari tim etik. "Tim etik saat ini sedang bekerja dan akan selesai pada 31 Desember dengan memberikan rekomendasi kepada pimpinan universitas," tuturnya. (Dev)