Peristiwa Editor : Danar Widiyanto Kamis, 06 Desember 2018 / 21:10 WIB

Skema Remunerasi Kepala Daerah Sedang Dikaji

BALI, KRJOGJA.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mengkaji skema dan besaran remunerasi para kepala daerah. Hal tersebut sesuai dengan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, KPK memang telah menyatakan jika remunerasi para kepala daerah perlu dikaji. Hal ini lantaran maraknya tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah.

"Dari KPK kan ada statement ada kepala-kepala daerah. Kepala KPK menyampaikan remunerasi kepala daerah perlu di-review. Kami memang melakukan review," ujar dia di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan, pihaknya juga akan mempelajari masukan-masukan dari KPK terkait hal ini. Masukan KPK dianggap penting agar tujuan untuk mencegah tindak korupsi di kalangan kepala daerah bisa tercapai.

"Masukan KPK akan kami pelajari. Kami akan lakukan kajian dan akan buat rekomendasi mengenai tingkat remunerasi dan tidak hanya untuk kepala daerah," ungkap dia.

Namun Sri Mulyani meyakini, perubahan remunerasi nantinya tidak akan menjadi beban tambahan bagi anggaran negara. Sebab, selama ini remunerasi telah masuk dalam struktur penganggaran.

"Karena ini menyangkut pejabat negara, strukturnya. Kalau untuk pejabat negara terhadap total anggaran itu tidak memengaruhi porsi secara besar. Tapi secara politik, simbolis, penting," tandas dia.(*)