Jateng Editor : Agus Sigit Kamis, 06 Desember 2018 / 17:55 WIB

Ditetapkan Tersangka, Mantan Bupati Sragen Siap Jalani Proses Hukum

SRAGEN, KRJOGJA.com - Mantan Bupati Sragen, Agus Fatchurrahman menilai penetapam status tersangka dirinya dalam kasus korupsi kas daera (Kasda) merupakan bentuk 'caracter assasination' atau pembunuhan karakter. Kendati demikian, Bupati Sragen periode 2011-2016 ini siap menghadapi proses hukum kasus yang menjeratnya ini. 

Ditemui di kediamannya di Kuwungsari Sragen, Kamis (6/12), Ketua DPD II Partai Golkar Sragen ini mengaku akan menghormati proses hukum yang ada. Sejauh ini, dirinya belum menunjuk kuasa hukum sebagai pembela. "Saya tidak akan mengajukan gugatan pra peradilan. Semua akan saya jalani sebagai proses atau garis hidup," ujarnya.

Agus yang juga sebagai Caleg DPR RI ini menilai penetapan status tersangka ini jelas merugikannya dalam proses pencalegan. Apalagi saat ini sedang gencar-gencarnya kampanye. "Jelas ini merugikan saya yang sedang bertarung maju Pileg. Otomatis nama saya sudah tercoreng dan terkesan 'maling' uang rakyat," jelasnya.

Dia mengaku memang pernah meminjam uang, namun tetap dikembalikan sesuai prosedur, saat menjabat dulu. Bahkan semua bukti pinjaman dan pengembalian masih disimpannya dengan rapi. "Kalau saya niat 'maling', atau menjadi aktor intelektual penyalahgunaan uang negara, rugi kalau hanya Rp 300 juta. Mending yang besar sekalian," sindirnya.

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sragen, Dwi Budi Prasetyo menyampaikan, terkait penetapan Agus Fatchurrahman sebagai tersangka, tidak mengurangi haknya dalam berkampanye. Status tersangka ini tidak lantas Agus dicoret sebagai daftar calon tetap (DCT) caleg. "Kecuali kalau nanti sudah ada keputusan hukum tetap dan dinyatakan bersalah, kami bisa mendesak KPU untuk melakukan pencoretan," ujarnya. 

Jika KPU sampai tidak ada tindak lanjut terkait caleg yang berstatus terhukum/terpidana, Bawaslu tentu akan memberi teguran. "Selama belum ada putusan hukum tetap, Bawaslu tidak punya kewenangan. Yang bersangkutan tetap berhak berkampanye, menemui warga dan haknya sebagai caleg tetap dilindungi," terangnya. (Sam)