DIY Editor : Agus Sigit Rabu, 05 Desember 2018 / 17:47 WIB

Pembangunan “Fixed Broadband” Dikebut, Kemenkominfo Ungkap Kendala

YOGYA, KRJOGJA.com - Pemerintah terus melakukan percepatan pembangunan untuk menyambut revolusi industri 4.0 yang kini mulai dialami masyarakat seluruh dunia. Salah satu yang dikebut yakni pembangunan infrastruktur pita lebar atau kerap disebut broadband fixed maupun mobile broadband. 

Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Benyamin Sura dalam rilis pada KRjogja.com Selasa (4/12/2018) mengungkap saat ini pihaknya terus mengupayakan untuk penyedian backbone dan backhaul sampai aksesnya. Namun begitu muncul persoalan dalam pengerjaan fixed broadband tersebut. 

“Persoalannya untuk melakukan penggelaran jaringan 'fixed broadband', biaya investasinya cukup tinggi. Apalagi di daerah geografisnya sulit serta daya beli masyarakat yang rendah, ini cukup menyulitkan,”  ungkapnya. 

Kondisi ini menurut Benyamin menjadi masalah tersendiri mengingat target terus berjalan dari waktu ke waktu. Pemerintah pusat pun melakukan beberapa langkah penting diantaranya penerbitan regulasi berupa surat edaran bersama bagi walikota dan bupati di seluruh daerah untuk melakukan Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi dalam rangka mencapai efektivitas pengembangan layanan telekomunikasi, efisiensi biaya dan percepatan pengembangan penyediaan layanan telekomunikasi dengan prinsip 'open access' dan non diskriminasi.

“Ruang lingkupnya diantaranya untuk saluran bawah tanah (ducting), infrastruktur tiang telekomunikasi (pole), infrastruktur tiang microcell, infrastruktur Menara telekomunikasi dan infrastruktur terowongan (tunnel). Targetnya bisa terpasang fixed broadband untuk 71 persen rumah tangga di perkotaan dan 49 persen rumah tangga di perdesaan pada 2019,” sambungnya. 

Sementara Kasubdit Ekosistem Pita lebar Direktorat Pengembangan Pita lebar Kemenkominfo, Dany Suwardany menambahkan capaian penetrasi akses fixed broadband terhadap rumah tangga dan populasi saat ini masih jauh dari target, dimana sesuai data laparan kinerja operasi (LKO) tahun 2017, penetrasi 'fixed broadband' baru mencapai 9.38 persen terhadap rumah tangga nasional atau sekitar 6.3 juta pelanggan. 

“Melihat kondisi rendahnya capaian penetrasi fixed broadband tersebut, maka diperlukan suatu intervensi baik secara regulasi maupun pembiayaan dari pemerintah untuk meningkatkan penetrasi dan pemerataan akses tetap pita lebar atau fixed broadband,” tegas dia. (Fxh)