DIY Editor : Agus Sigit Jumat, 09 November 2018 / 13:00 WIB

Menteri PPA Kecam Kekerasan Seksual di UGM, Tunggu Hasil Mediasi Internal

SLEMAN, KRJOGJA.com - Kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya) mahasiswi angkatan 2014 FISIPOL UGM yang dilakukan rekan satu kelompok saat KKN di Seram Juni 2017 lalu mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Melalui Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), pemerintah hadir untuk mengawal kelanjutan penyelesaian kasus tersebut. 

Menteri PPA Yohana Susana Yambise mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan dinas terkait DIY untuk mengikuti proses penyelesaian kasus tersebut. Menurut dia, saat ini penyelesaian kasus telah masuk dalam proses mediasi antar keluarga baik korban maupun pelaku dengan didampingi pihak kampus. 

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

“Kita lihat nanti apakah dilanjut ke ranah hukum atau tidak. Namun kementrian akan tetap mendampingi proses ini supaya, apapun yang dilakukan namanya kekerasan seksual yang dilakukan harus berhadapan dengan hukum. Saat ini sedang dimediasi dan diversivikasi antar kedua korban dan ini ditangani UGM dengan dua korban,” ungkapnya pada wartawan usai mengisi kuliah umum di Fakultas Geografi UGM Jumat (9/11/2018) siang. 

Menteri PPA Yohana Susana Yambise (Foto: Harminanto) 

Kementrian PPA menurut Yohana akan terus melakukan pendampingan dalam kasus di UGM. Pun begitu di sisi lain, menurut Yohana UGM harus serius mewujudkan kampus responsif gender yang juga saat ini tengah diperjuangkan pemerintah. 

“Universitas harus jadi responsif gender yang ramah terhadap perempuan dan anak. Ini yang kita dorong agar responfisif gender. Kami kementrian sudah buat mode dan sudah diterapkan di 10 ribu sekolah ramah anak di Indonesia. Kami harap di universitas tidak ada lagi terjadi kekerasan pada perempuan dan anak,” tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, pihak UGM saat ini tengah melakukan upaya penyelesaian kasus tersebut secara akademik. Rektor UGM Prof Panut Mulyono berpendapat kedua mahasiswa baik pelaku dan penyintas sama-sama anak bangsa yang berhak mendapatkan masa depan lebih baik kedepan sehingga harus mendapatkan sanksi yang menjadi pelajaran namun tidak menghancurkan. (Fxh)