Peristiwa Editor : Ivan Aditya Jumat, 09 November 2018 / 05:27 WIB

Aturan Transaksi e-Commerce Siap Diberlakukan

JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian berharap Peraturan Pemerintah tentang transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) dapat terbit bulan ini. Saat ini, RPP tersebut sudah berada di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan siap untuk diparaf.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan RPP itu rencananya akan dikembalikan lagi ke menteri terkait untuk diparaf. Setelah itu, RPP tersebut akan dikembalikan lagi ke Sekretariat Negara untuk disahkan sebagai PP.

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

"Sudah selesai, tinggal menunggu waktu saja. Mestinya di November ini sudah terbit," jelas Rudy di kantornya.

Lebih lanjut, ia menuturkan tidak ada perubahan berarti sejak draf RPP ini disusun. Hanya saja, di dalam RPP tersebut, pemerintah tidak mewajibkan penggunaan domain dot id di situs belanja daring. Padahal, pemerintah mewajibkan penggunaaan domain dot id bagi situs belanja daring di draf sebelumnya.

Namun, syarat pemberian izin dari Kementerian Perdagangan masih tetap sama, yakni harus mendaftarkan transaksi elektroniknya kepada pemerintah dan memiliki sistem teknologi informasi tersendiri jika ingin memiliki situs perdagangan daring. (*)