Peristiwa Editor : Ivan Aditya Jumat, 09 November 2018 / 06:16 WIB

Pemerintah Dinilai Langkahi Wewenang DPR

JAKARTA, KRJOGJA.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan pemerintah tetap tak boleh untuk meratifikasi tujuh perjanjian perdaganganinternasional secara sepihak. Ini lantaran DPR masih mengkaji untung rugi tujuh perjanjian tersebut.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana memang mengatakan pemerintah dapat mengambil sikap untuk menentukan ratifikasi perjanjian perdagangan jika DPR tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu 60 hari setelah perjanjian itu disampaikan ke legislatif. Adapun, ketentuan itu tertuang di dalam pasal 84 Ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014.

Artikel Terkait : Menikmati Hidangan Mewah tapi Murah di Sumo Sushi

Hanya saja, sesuai aturan itu, pemerintah baru bisa menentukan ratifikasi jika usulan itu tak segera diproses DPR. Adapun, seluruh perjanjian dagang itu tengah diproses DPR, sehingga ia menilai pemerintah tak boleh lakukan ratifikasi sepihak.

"Kalau sudah masuk DPR ya prosesnya tetap jalan terus. Tidak boleh itu (ratifikasi secara sendiri), sebab kami sedang proses. Kajian kami memang dilakukan secara mendalam, utamanya untuk melihat manfaat dan mudharat perjanjian itu," jelas Azam.

Menurutnya, kajian yang dilakukan oleh DPR cukup memakan waktu lantaran harus mendengar pendapat beberapa ahli. DPR juga kian berhati-hati memberikan persetujuan mengingat pakar menyarankan perjanjian bilateral terlebih dulu sebelum benar-benar melakukan perjanjian regional.

Selain itu, dari tujuh perjanjian dagang yang akan diratifikasi, DPR juga baru memproses enam perjanjian kerja sama. (*)